Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Dalami Kejanggalan Penganggaran PON Riau

Kompas.com - 02/09/2013, 22:16 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kejanggalan dalam penganggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) 2013 terkait penyidikan kasus dugaan suap pembahasan revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang pembangunan venue lapangan tembak PON XVII yang melibatkan Gubernur Riau Rusli Zainal. KPK menemukan peningkatan biaya-biaya PON yang dianggap tidak wajar. 

"Peningkatan biaya-biaya yang muncul dalam pendanaan PON, itu kan harus minta konfirmasi dari anggota DPR karena di situ yang berperan aktif tersangka," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Senin (2/6/2013).

Untuk mengonfirmasi peningkatan anggaran PON tersebut, menurut Bambang, KPK memeriksa sejumlah anggota Komisi X DPR, termasuk Angelina Sondakh alias Angie. Hari ini, KPK memeriksa Angie sebagai saksi bagi Rusli terkait kasus PON Riau.

"Itu sebabnya dipanggil orang-orang yang menjadi bagian dari komisi yang berkaitan dengan bidang olahraga," ungkapnya.

Meskipun demikian, menurut Bambang, KPK belum mengusut keterlibatan anggota dewan dalam kasus dugaan korupsi PON Riau ini. Bambang mengatakan, pihaknya masih fokus menyelesaikan berkas pemeriksaan Rusli. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya penelusuran baru jika memang dalam proses persidangan Rusli nantinya terungkap fakta mengenai keterlibatan anggota DPR, khususnya terkait penganggaran PON.

"Jadi, kami (fokus) pada RZ (Rusli Zainal) tersangka dulu. Kami belum memutuskan apa pun selain konsen (konsentrasi) di situ, tapi mudah-mudahan kalau dalam persidangan ada info yang bisa dipakai untuk mengembangkan kasus ini, maka akan dilakukan kajian untuk itu," ujarnya.

Terkait penyidikan kasus Rusli, sebelumnya KPK memeriksa anggota DPR Setya Novanto dan Kahar Muzakir. Menurut Bambang, pemeriksaan kedua anggota DPR ini pun bertujuan mengonfirmasi informasi yang diberikan saksi-saksi sebelumnya. "Sehingga bisa jelas nanti unsur-unsur yang akan dirumuskan dalam dakwaan," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com