Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Audit II Hambalang, Ketua BPK: Aku Jamin Tak Ada Intervensi

Kompas.com - 29/08/2013, 17:22 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo menegaskan tidak ada intervensi dalam audit investigatif tahap II proyek Hambalang, Bogor. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan penelusuran mengenai beredarnya laporan yang berbeda dengan hasil investigatif BPK.

"Tidak ada intervensi, bener. Tidak ada. BPK masih independen. Aku jamin," kata Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis ( 29/8/2013 ).

Hal itu dikatakan Hadi menyikapi sorotan miring dari berbagai pihak setelah muncul dua versi laporan investigatif Hambalang. Selain itu, laporan juga tidak menyertakan kerugian negara yang dibutuhkan KPK.

Hadi mengatakan, laporan resmi yang dikeluarkan BPK hanya laporan tanggal 23 Agustus 2013 untuk Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Perwakilan Rakyat. Setiap laporan resmi BPK, lanjutnya, pasti terdapat cap BPK, tandantangan anggota di pengantar, dan paraf oleh tiga orang di setiap halaman.

"Halaman laporan kami 108 lembar. Kurang dari itu bukan BPK. Tanyakan saja yang mengeluarkan siapa, Anda dapat dari mana. Saya enggak tau siapa yang mengeluarkan," kata Hadi.

Hadi tidak mau berbicara mengenai substansi hasil investigatif lantaran dilarang sejak muncul aturan per Desember 2012 . Sebenarnya, jika tidak dilarang, Hadi mengaku ingin menjelaskan agar publik bisa mengetahui secara jelas. Untuk itu, pihaknya hanya akan membicarakan substansi dengan penyidik KPK.

Adapun kritikan terkait belum adanya nilai kerugian negara dalam proyek Hambalang, Hadi mengatakan, untuk menyimpulkan besaran nilai kerugian negara perlu dilakukan proses pro justicia yang hanya bisa dilakukan penyidik. BPK hanya bisa menyebut ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 463 ,67 miliar berdasarkan hasil investigasi.

"Sekarang tinggal finalisasi. Untuk memindahkan indikasi kerugian negara menjadi kerugian negara, itu pemeriksaan harus pro justicia, bukan investigasi. Maka anak-anak saya dengan KPK berkoordinasi. Kalau saya katakan 'diduga Anda sakit' itu lain dengan 'Anda sakit'. Enggak sembarangan," ucapnya.

"Kapan kesimpulan kerugian negara akan selesai? Tergantung penyidik sama pemeriksa (BPK). Tapi cepat, kami monitor terus," tambahnya kemudian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com