Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/08/2013, 16:03 WIB
Ummi Hadyah Saleh

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Tepat satu tahun penyerangan terhadap penganut Syiah di Sampang menjadi persoalan yang belum bisa diselesaikan secara tuntas. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari, dalam sambutannya tentang Laporan Tim Temuan dan Rekomendasi (TTR) Syiah Sampang di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Senin (26/08/2013).

Menurut Hajriyanto, saat ini masih terjadi diskriminasi terhadap kelompok minoritas terkait hak-hak rakyat atau hak konstitusional warga negara. Kelompok minoritas ini termasuk di bidang keagamaan, orientasi seksual, suku atau budaya.

"Meskipun sama-sama menjadi warga negara Indonesia, kaum minoritas keagamaan masih mengalami kesulitan untuk menjalankan keyakinan dan agama yang diyakini dan dianutnya, " ujar Hajriyanto.

Ia menuturkan, kasus penyerangan warga Syiah Sampang dan pengusiran mereka yang tinggal di GOR Sampang adalah hal yang memprihatinkan. "Mereka yang telah berdiam diri di GOR Sampang kurang lebih sepuluh bulan. Beberapa waktu lalu dipaksa dipindahkan ke rumah susun di Sidoarjo karena alasan keamanan," kata Hajriyanto.

Ia mengungkapkan, negara, sesuai Konstitusi, wajib melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi seluruh warga negaranya. Selain itu, kata Hajriyanto, pengusiran warga Syiah dari Sampang menunjukkan bahwa visi kebangsaan yang dianut Indonesia masih lemah.

"Visi kebangsaan mestinya dimiliki oleh semua warga negara Indonesia yang mengakui bahwa semua rakyat Indonesia berkedudukan sama di depan hukum dan berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah," katanya.

Hajriyanto menegaskan, masih banyak warga negara bahkan pejabat negara yang tidak memahami manfaat empat pilar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI adalah pilar yang bisa dijadikan pedoman dan arah membentuk dan menguatkan visi kebangsaan kita yaitu visi menghargai kebhinekaan dan menjunjung tinggi hak-hak konstitusional," ucap Hajriyanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com