Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sinta Wahid: Kalau Bilang Toleransi Lebih Baik, "Mbok Yo" Lihat Kondisi Sebenarnya...

Kompas.com - 16/08/2013, 18:11 WIB
Ariane Meida

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Istri almarhum mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid, mengatakan, kondisi toleransi di Indonesia saat ini masih tetap memprihatinkan. Berdasarkan laporan yang masuk kepadanya sebagai penerima laporan tentang intoleransi dan kebebasan beragama serta dampaknya bagi perempuan, kondisi toleransi di Indonesia belum ada kemajuan dan tidak lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Oleh karena itu, dia menilai, klaim bahwa toleransi antar-umat beragama di era Presiden SBY lebih baik itu salah besar.

"Kalau kita mengatakan bahwa kondisi kerukunan antar-umat beragama itu lebih baik, mbok yo dilihat, setiap hari minggu, GKI Yasmin, HKBP, itu masih beribadah di depan istana, Ahmadiyah juga masih dikejar-kejar seperti itu, kemudian kasus Cikesik, Syiah, lah itu kan sudah menunjukkan," ujar Sinta sesuai seremonial penyerahan dana bantuan pendidikan kepada Samsu Julianto, suami almarhumah Tri Munarti, korban tabrak lari dalam peristiwa kerusuhan FPI di Kendal, Jumat (16/8/2013), di Wahid Institute, Jakarta.

Menurut Sinta, masyarakat Indonesia sudah semenjak dahulu hidup dalam kebhinekaan. Perbedaan yang sudah ada sejak dulu hingga saat ini tentu tidak dapat diingkari.

Ia menambahkan, kemerdekaan negara Indonesia diperjuangkan oleh semua komponen masyarakat. Oleh karena itu, lanjutnya, baik pemerintah maupun masyarakat harus bekerja sama dengan melihat bahwa orang-orang di sekitarnya adalah saudara sebangsa dan bertanggung jawab menjaga kerukunan.

"Jadi, seharusnya ya kita ini hidup rukun, saling bergandengan, saling menghormati dan menghargai. terutama kepada masyarakat minoritas, dan itu tidak menyimpang dari agama Islam. Rasulullah mengajarkan kerukunan hidup yang dituangkan dalam Piagam Madinah bahwa kita umat Islam bisa hidup rukun, hidup berdampingan, dan melindungi kelompok minoritas," ujar Sinta.

Sementara itu, dalam pidato kenegaraan di depan sidang paripurna DPR-DPD RI, Jumat (16/8/2013), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyadari masih banyaknya tantangan dalam kehidupan majemuk rakyat Indonesia. Namun demikian, Presiden menilai, secara umum, kehidupan bertoleransi di Indonesia sudah baik.

"Secara umum, hubungan antar-kelompok dan golongan dalam masyarakat kita yang majemuk, sesungguhnya masih terjaga. Walaupun begitu, saya sungguh prihatin dengan masih terjadinya sejumlah insiden intoleransi dan konflik komunal, yang di antaranya bahkan disertai dengan kekerasan. Sebenarnya, itu semua dapat dicegah apabila kita senantiasa mengedepankan dialog," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com