Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Enggan Jadi Pemanis, Muhammadiyah Tak Hadiri Sidang Isbat

Kompas.com - 06/08/2013, 22:18 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menyatakan pihaknya menolak hadir dalam sidang isbat bersama pemerintah lantaran enggan hanya dijadikan pemanis. Din menolak hadir jika argumentasi Muhammadiyah tak dipertimbangkan dan penentuan awal serta akhir Ramadhan dipolitisasi.

Din menjelaskan, pihaknya selalu menentukan awal dan akhir Ramadhan secara ilmiah dan sesuai dengan ajaran Islam. Di tahun ini, Muhammadiyah telah menetapkan akhir Ramadhan pada Rabu (7/8/2013) dan hari raya Idul Fitri 1434 Hijriah jatuh pada Kamis (8/8/2013).

Menurutnya, Idul Fitri ditetapkan pada Kamis (8/8/2013) karena sehari sebelumnya telah terjadi pertemuan antara Matahari, Bulan, dan Bumi pada suatu garis lurus. Hal itu diartikan bulan lama telah berakhir dan berganti masuk bulan yang baru. "Tapi persoalan ini tidak perlu dibesar-besarkan, tetap harus didialogkan karena ada perbedaan," kata Din di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (6/8/2013).

Bagi Din, pemerintah tak perlu ikut campur dalam penentuan awal Ramadhan dan Idul Fitri. Pasalnya, hal ini telah masuk ke ranah keyakinan dan pemerintah tak memiliki kewenangan mengaturnya.

"Muhammadiyah tidak ikut rapat isbat karena saat menterinya Suryadharma Ali sangat di-politisir. Kalau hadir di sana (isbat), kan nanti jadi pemanis saja," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com