Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengaku Populer di Survei Jadi Alasan Jumhur Ikut Konvensi Demokrat

Kompas.com - 06/08/2013, 20:52 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat menyatakan kesiapannya maju sebagai kandidat capres dalam konvensi Partai Demokrat. Jumhur pun sesumbar dirinya sudah cukup populer berbekal sebuah survei.

"Memang ada survei popularitas. Hampir semua media dari yang sangat besar dan kecil letakkan itu sebagai headline. Di sana popularitas saya cukup besar," ujar Jumhur dalam jumpa pers di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Selasa (6/8/2013).

Ketika itu, Jumhur menjawab sebuah pertanyaan dari wartawan yang menyinggung soal hasil survei capres yang mencantumkan nama Jumhur. Berdasarkan penelusuran Kompas.com, survei tersebut dilakukan Focus Survey Indonesia (FSI). Di dalam pemberitaan Kompas.com pada tanggal 2 Agustus lalu, survei itu sempat mengundang keheranan para peliput yang hadir. Pasalnya, kandidat yang paling tinggi elektabilitasnya, yakni Prabowo Subianto, mengalahkan Jokowi.

Hasil survei lembaga ini berbeda dengan hasil yang selama ini disampaikan lembaga lainnya. Di tingkat popularitas, survei FSI memunculkan nama Jumhur, mengalahkan popularitas kandidat capres lainnya, seperti Yusril Ihza Mahendra, Mahfud MD, Din Syamsuddin, Sri Mulyani, Gita Wirjawan, Marzuki Alie, Surya Paloh, dan Pramono Anung.

Jumhur mengaku tak pernah mengenal pemilik ataupun peneliti dari lembaga survei tersebut. Namun, ia tak menampik jika popularitasnya cukup kuat. "Wajah saya sering mucul di TV, wajah saya dikenal. Meski saya yakin belum tentu terkenal karena baik, tapi bisa juga karena kacau," selorohnya.

Ketika itu, hadir dalam acara deklarasi ini yakni perwakilan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dan Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo). Jumhur mengaku berani maju dalam konvensi Demokrat karena sudah mengantongi dukungan elemen buruh dan komunitas TKI di luar negeri.

Berbeda dengan kandidat lainnya yang diundang oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Jumhur memilih mengajukan diri ke SBY. Ia sudah mengirimkan surat kepada SBY untuk meminta restu diperkenankan maju dalam konvensi Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com