Kompas.com - 02/08/2013, 22:27 WIB
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Nama Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto melejit jauh mengungguli tokoh lain dalam survei pemilihan presiden. Dalam paparannya, Direktur FSI Nelly Rosa Juliana menyampaikan bahwa sebanyak 27,4 persen masyarakat responden memilih Prabowo sebagai tokoh yang dianggap layak sebagai presiden.

Tingginya angka itu didasari anggapan masyarakat tentang Prabowo yang tegas, pemberani, dan tidak mengeluh, serta berhasil membawa Gerindra sebagai partai yang konsisten memperjuangkan rakyat dan bersih dari korupsi.

Jauh di bawah Prabowo, ada nama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang berdasarkan survei FSI memiliki tingkat keterpilihan sebesar 12,7 persen, diikuti oleh kader PDI Perjuangan Joko Widodo dengan tingkat keterpilihan sebesar 11,3 persen. Hasil survei ini diakui menerobos hasil survei yang banyak dilakukan oleh lembaga lainnya.

”Kami independen, pembiayaan survei dibiayai oleh kami sendiri yang di dalamnya terdapat banyak LSM dan perusahaan. Survei ini bukan pesanan,” kata Nelly saat menggelar jumpa pers di Jakarta, Jumat (2/8/2013) petang.

Hadirin yang datang pada peluncuran survei ini turut menyikapi secara kritis hasil ini. Beberapa di antaranya mengajukan pertanyaan, termasuk terkait dengan validitas survei yang dilakukan selama 10 hari, mulai dari 18 Juli hingga 28 Juli 2013.

Hadirin, misalnya, menanyakan bukti fisik berupa dokumentasi wawancara, indikator pertanyaan yang disampaikan kepada responden, dan kriteria serta latar belakang responden yang dilibatkan dalam survei tersebut. Menanggapi semua pertanyaan itu, Nelly tak mampu memberikan jawaban yang jelas.

Semua bukti survei yang diminta tidak ditampilkan dengan alasan lembaganya memiliki hak intelektual untuk merahasiakannya.

Hadir juga dalam jumpa pers itu pengamat politik dari Etos Institute, Irwan Suhanto. Ia menyatakan, semua lembaga survei memiliki hak untuk tidak menampilkan semua hasil risetnya. Ia juga menyampaikan ada etika yang mengatur di mana lembaga survei tak bisa dipaksa untuk membuka semua informasi yang dimilikinya kepada publik.

”Mereka (lembaga survei) punya hak untuk membuka, termasuk hak untuk tertutup. Kita tidak bisa menelanjangi lembaga survei karena validitas survei hanya milik pihak yang diuntungkan,” ujar Irwan.

Selain Prabowo, Megawati, dan Joko Widodo, FSI juga memasukkan nama lain dalam survei. Di antaranya adalah Wiranto (8,4 persen), Hatta Rajasa (5,8 persen), Aburizal Bakrie (4,9 persen), dan lainnya. FSI melakukan survei dengan metode deskriptif kualitatif. Wawancara dilakukan dengan tatap muka oleh jaringan FSI di lokasi survei.

Responden berasal dari 21 provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Dengan jumlah responden sebanyak 1.000, FSI mengklaim survei yang dilakukannya memiliki margin of error sekitar 2,5 persen pada tingkat kepercayaan 98 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Diusung Jadi Capres, Bagaimana Nasib Rencana Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS?

Anies Diusung Jadi Capres, Bagaimana Nasib Rencana Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS?

Nasional
DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

Nasional
TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

Nasional
Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Nasional
Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Nasional
Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Nasional
Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, 'Ojo Kemajon' atau 'Ojo Kesusu?'

Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, "Ojo Kemajon" atau "Ojo Kesusu?"

Nasional
ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

Nasional
BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

Nasional
Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Nasional
Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Nasional
Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Nasional
Barang Bukti Kasus Brigadir J, Ada Senpi Laras Pendek dan Panjang

Barang Bukti Kasus Brigadir J, Ada Senpi Laras Pendek dan Panjang

Nasional
Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya Dicegah ke Luar Negeri atas Permintaan KPK

Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya Dicegah ke Luar Negeri atas Permintaan KPK

Nasional
DPR Sahkan 9 Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027 Terpilih, Berikut Namanya...

DPR Sahkan 9 Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027 Terpilih, Berikut Namanya...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.