Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 02/08/2013, 22:27 WIB
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Nama Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto melejit jauh mengungguli tokoh lain dalam survei pemilihan presiden. Dalam paparannya, Direktur FSI Nelly Rosa Juliana menyampaikan bahwa sebanyak 27,4 persen masyarakat responden memilih Prabowo sebagai tokoh yang dianggap layak sebagai presiden.

Tingginya angka itu didasari anggapan masyarakat tentang Prabowo yang tegas, pemberani, dan tidak mengeluh, serta berhasil membawa Gerindra sebagai partai yang konsisten memperjuangkan rakyat dan bersih dari korupsi.

Jauh di bawah Prabowo, ada nama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang berdasarkan survei FSI memiliki tingkat keterpilihan sebesar 12,7 persen, diikuti oleh kader PDI Perjuangan Joko Widodo dengan tingkat keterpilihan sebesar 11,3 persen. Hasil survei ini diakui menerobos hasil survei yang banyak dilakukan oleh lembaga lainnya.

”Kami independen, pembiayaan survei dibiayai oleh kami sendiri yang di dalamnya terdapat banyak LSM dan perusahaan. Survei ini bukan pesanan,” kata Nelly saat menggelar jumpa pers di Jakarta, Jumat (2/8/2013) petang.

Hadirin yang datang pada peluncuran survei ini turut menyikapi secara kritis hasil ini. Beberapa di antaranya mengajukan pertanyaan, termasuk terkait dengan validitas survei yang dilakukan selama 10 hari, mulai dari 18 Juli hingga 28 Juli 2013.

Hadirin, misalnya, menanyakan bukti fisik berupa dokumentasi wawancara, indikator pertanyaan yang disampaikan kepada responden, dan kriteria serta latar belakang responden yang dilibatkan dalam survei tersebut. Menanggapi semua pertanyaan itu, Nelly tak mampu memberikan jawaban yang jelas.

Semua bukti survei yang diminta tidak ditampilkan dengan alasan lembaganya memiliki hak intelektual untuk merahasiakannya.

Hadir juga dalam jumpa pers itu pengamat politik dari Etos Institute, Irwan Suhanto. Ia menyatakan, semua lembaga survei memiliki hak untuk tidak menampilkan semua hasil risetnya. Ia juga menyampaikan ada etika yang mengatur di mana lembaga survei tak bisa dipaksa untuk membuka semua informasi yang dimilikinya kepada publik.

”Mereka (lembaga survei) punya hak untuk membuka, termasuk hak untuk tertutup. Kita tidak bisa menelanjangi lembaga survei karena validitas survei hanya milik pihak yang diuntungkan,” ujar Irwan.

Selain Prabowo, Megawati, dan Joko Widodo, FSI juga memasukkan nama lain dalam survei. Di antaranya adalah Wiranto (8,4 persen), Hatta Rajasa (5,8 persen), Aburizal Bakrie (4,9 persen), dan lainnya. FSI melakukan survei dengan metode deskriptif kualitatif. Wawancara dilakukan dengan tatap muka oleh jaringan FSI di lokasi survei.

Responden berasal dari 21 provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Dengan jumlah responden sebanyak 1.000, FSI mengklaim survei yang dilakukannya memiliki margin of error sekitar 2,5 persen pada tingkat kepercayaan 98 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPATK Akan Dilaporkan ke Bareskrim, Mahfud MD: Enggak Apa-apa, Bagus

PPATK Akan Dilaporkan ke Bareskrim, Mahfud MD: Enggak Apa-apa, Bagus

Nasional
Gelar Reses di Kediri, Renny Pramana Siap Tindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Lereng Kelud

Gelar Reses di Kediri, Renny Pramana Siap Tindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Lereng Kelud

Nasional
Soroti Larangan Buka Puasa Bersama, Said Aqil: Bentuk 'Over' Intervensi Pemerintah

Soroti Larangan Buka Puasa Bersama, Said Aqil: Bentuk "Over" Intervensi Pemerintah

Nasional
Di Balik Keputusan Pemerintah Majukan Cuti Bersama Lebaran, Jumlah Pemudik Diprediksi Meningkat

Di Balik Keputusan Pemerintah Majukan Cuti Bersama Lebaran, Jumlah Pemudik Diprediksi Meningkat

Nasional
Pangkostrad Letjen Maruli Simanjuntak Sertijab Pangdivif 3 Kostrad

Pangkostrad Letjen Maruli Simanjuntak Sertijab Pangdivif 3 Kostrad

Nasional
Kala Presiden Jokowi Bertemu Puan Maharani Setelah Megawati, Bicara soal Pemilu 2024

Kala Presiden Jokowi Bertemu Puan Maharani Setelah Megawati, Bicara soal Pemilu 2024

Nasional
Menhub Ungkap Rencana Pembangunan Jalur Kereta Api Balikpapan-IKN, Dibangun Sejajar dengan Tol

Menhub Ungkap Rencana Pembangunan Jalur Kereta Api Balikpapan-IKN, Dibangun Sejajar dengan Tol

Nasional
Soal Minum Oralit Saat Sahur, IDI: Bukan Sebuah Kebutuhan

Soal Minum Oralit Saat Sahur, IDI: Bukan Sebuah Kebutuhan

Nasional
Bandara VIP Akan Dibangun di IKN, Berjarak 10 Kilometer dari Kota Nusantara

Bandara VIP Akan Dibangun di IKN, Berjarak 10 Kilometer dari Kota Nusantara

Nasional
Jokowi Disebut Sepakati Rencana Kertajati Jadi Bandara Premium

Jokowi Disebut Sepakati Rencana Kertajati Jadi Bandara Premium

Nasional
Kontras Dorong Komnas HAM Koordinasi dengan Kejati agar Kasus Fatia-Haris Tak Naik ke Persidangan

Kontras Dorong Komnas HAM Koordinasi dengan Kejati agar Kasus Fatia-Haris Tak Naik ke Persidangan

Nasional
Berkaca dari Kasus Haris Azhar dan Fatia, Kontras Desak Pasal Perlindungan Pembela HAM Masuk UU

Berkaca dari Kasus Haris Azhar dan Fatia, Kontras Desak Pasal Perlindungan Pembela HAM Masuk UU

Nasional
Terbentuknya Koalisi Pengusung Anies, Siap 'Merayu' Parpol Lain untuk Gabung...

Terbentuknya Koalisi Pengusung Anies, Siap "Merayu" Parpol Lain untuk Gabung...

Nasional
Nasdem Buka Pintu Lebar bagi Partai yang Ingin Perkuat Koalisi Perubahan

Nasdem Buka Pintu Lebar bagi Partai yang Ingin Perkuat Koalisi Perubahan

Nasional
Tak Ragu Hadapi Koalisi Gendut, Nasdem: Pak Jokowi pada 2014 Koalisinya Juga Lebih Kurus

Tak Ragu Hadapi Koalisi Gendut, Nasdem: Pak Jokowi pada 2014 Koalisinya Juga Lebih Kurus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke