Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Persilakan Endriartono Ikut Konvensi Demokrat

Kompas.com - 28/07/2013, 21:07 WIB
Ariane Meida

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mempersilakan Endriartono Sutarto ikut konvensi partai Demokrat sebagai bakal Calon Presiden 2014. Jika konsekuensi mengikuti konvensi harus mengundurkan diri, Partai Nasdem juga tidak akan menghalangi.

"Kalau mau ikut konvensi sepanjang itu pilihannya, kita mempersilakan," ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem Ferry Mursyidan Baldan, ditemui saat konferensi pers pembukaan sejumlah rest area mudik Nasdem di berbagai jalur mudik di Tanah Air, Minggu (28/7/2013).

Meski begitu, Ferry mempertanyakan syarat peserta konvensi harus mundur dari partainya. Menurutnya, tidak ada ketentuan dalam undang-undang bahwa calon presiden harus berasal dari partai.

"Konvensi untuk calon presiden harusnya dari manapun dia berasal, tidak perlu harus mundur. Kalau capres enggak ada ketentuan kalau dia harus dari partai pengusung. Kalau caleg ada, harus jadi anggota partai peserta pemilu. Kalau disampaikan harus mundur dari partai sebelumnya, itu namanya rekruitmen calon anggota dong, bukan calon presiden," kata Ferry.

Ferry mengatakan, ketentuan tersebut harus dilihat sebagai sebuah ruang yang memungkinkan figur seperti Endriartono lebih kokoh dalam membuat keputusan. Ferry juga mengharapkan Endriartono segera bertemu dengan Ketua Umum Nasdem untuk mengetahui pandangan partai secara utuh.

Seperti diberitakan, Endriartono kini menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem. Kepangkatan Endriartono di TNI dimulai dengan pangkat Letnan Dua pada 1971. Setelah itu, dia mendapat penugasan baik di dalam maupun luar negeri hingga akhirnya menjadi Panglima TNI di masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2002.

Partai Demokrat tengah membentuk Komite Konvensi untuk menjalankan seluruh proses seleksi capres. Nantinya, Komite Konvensi akan diisi dari kader Demokrat dan independen. Menurut Demokrat, keputusan mengenai capres yang akan diusung dilihat dari hasil survei.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Nasional
Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com