Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Belum Rekapitulasi DPS

Kompas.com - 24/07/2013, 17:21 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum melakukan rekapitulasi terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) di semua provinsi di Indonesia. Pasalnya, data pemilih di enam provinsi belum akurat. Padahal, Rabu (24/7/2013) ini adalah hari terakhir pengumuman DPS.

“Rekapitulasi menunggu enam daerah itu. Kalau itu sudah datang, ya fixed itulah data DPS nasional,” ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, sembari menunggu data dari Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Riau, dan Kepulauan Riau terkirim, Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU menyisir data ganda yang masuk. “Kami akan lakukan penyisiran DPS dengan Sidalih. Sidalih terus masuk, tidak menunggu sampai semua masuk dan direkapitulasi. Rekapitulasi itu digunakan untuk sinkronisasi dengan data nasional,” ungkapnya.

Menurut Ferry, meski tahapan pengumuman DPS akan berakhir, KPU tidak akan mencabut DPS yang telah diumumkan oleh panitia pemungutan suara (PPS) di setiap kelurahan/desa. “DPS yang sampai sekarang ini dipasang di kelurahan akan terus kami umumkan dan tidak akan dicabut,” ujar Juru Bicara KPU itu.

Untuk itu, katanya, pihaknya telah mengimbau dan menginformasikan ke semua PPS untuk terus memasang DPS tersebut. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat memeriksa dan memastikan nama mereka sudah terdaftar sebagai pemilih Pemilu 2014.

“Kami informasikan seluruh PPS untuk tetap memasang DPS yang sudah dipampang sejak 11 Juli lalu. Kalau memang ada, yang sudah dicabut itu karena berkaitan soal teknis,” imbuhnya.

Sebelumnya, KPU menemukan DPS sejumlah kabupaten, kota, dan kecamatan di enam provinsi belum akurat. KPU setempat diminta segera memperbaiki daftar tersebut.

“Setidaknya ada enam daerah yang perlu dilihat lagi keakurasiannya karena ada proses yang tidak sesuai dan tidak sinkron dengan sistem informasi daftar pemilih (Sidalih),” Ferry, Selasa (23/7/2013).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com