Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Tak Percaya Lagi kepada DPR karena Korupsi

Kompas.com - 24/07/2013, 12:39 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hajriyanto Y Thohari menyatakan, maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota DPR adalah penyebab anjloknya kepercayaan masyarakat kepada para wakil rakyat. Lebih tegas, ia mengatakan, korupsi yang dilakukan anggota DPR mendapatkan perhatian masyarakat karena posisinya sebagai wakil rakyat yang memiliki kewenangan untuk pengawasan.

"Korupsi saja (penyebabnya), korupsi di legislatif lebih news maker karena (DPR) lembaga pengawasan," kata Hajriyanto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/7/2013).

Terkait itu, politisi Partai Golkar tersebut berharap masyarakat pemilih tak terpengaruh dan tetap memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum. Ia khawatir, anjloknya kepercayaan masyarakat kepada politik akan memicu tingginya angka golput pada waktu pemilihan umum mendatang.

"Kecenderungannya (suara pemilih) terus turun dilihat di pemilihan gubernur dan bupati. Cuma yang bahaya kalau turun di pileg (pemilihan legislatif)," ujarnya.

Seperti diberitakan, berdasarkan penelitian Indikator Politik Indonesia, masyarakat dinilai sudah tidak percaya lagi pada politik. Semakin sering mengikuti berita politik, kepercayaan masyarakat kepada kehidupan politik semakin ambruk. Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai, intensitas masyarakat dalam mengikuti berita politik turut memengaruhi buruknya perspektif masyarakat terhadap politik.

Tidak hanya berdasarkan informasi yang disebarkan melalui surat kabar atau televisi, tetapi juga melalui media online atau jejaring sosial, sebanyak 72 persen responden menyimpulkan bahwa politisi cenderung berbicara tentang kebaikan dirinya. Selain itu, masyarakat juga pesimistis bahwa politisi akan memenuhi janji politiknya. Masyarakat juga menuding politisi sebagai sekumpulan orang yang mengejar keuntungan pribadi.

"Ada dua dari 10 pemilih kita yang mengakses internet. Khusus bagi pemilih yang mengakses internet, data menunjukkan bahwa semakin sering mengakses internet, semakin rendah kepercayaan kepada politik, dan semakin jelek pandangan kepada politisi," ujar Burhanuddin dalam sebuah diskusi bertajuk "Internet, Apatisme, dan Alienasi Politik", di Jakarta, Selasa (23/7/2013) sore.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada pertengahan Juni 2013 lalu itu, Burhanuddin mengatakan, publik tidak percaya lagi kepada politik karena buruknya citra lembaga politik di mata masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com