Presiden: Jangan Kembali ke Sistem Otoritarian

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku mendengar ada wacana yang ingin agar Indonesia kembali ke sistem otoritarian atau semi-otoritarian seperti Orde Baru. Keinginan itu, kata Presiden, setelah melihat banyaknya masalah di daerah akibat kebebasan yang berlebihan.

”Saya dengar 2-3 bulan lalu ada perbincangan di ruang publik seperti itu. Saya ditanya, jawaban saya, kita tidak ingin mundur kembali ke era sebelum kita menganut demokrasi sekarang ini,” kata Presiden saat buka puasa bersama di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (18/7/2013).

Presiden ingin demokrasi tetap seperti saat ini, dengan catatan hal ini benar-benar dipakai secara tepat. Jika tidak, imbasnya akan mengganggu stabilitas nasional yang akhirnya mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Presiden menambahkan, tugas Polri semakin berat setelah Undang-Undang Subversif dicabut. Padahal, kata Presiden, Malaysia dan Singapura masih memakai aturan Internal Security Act. Meski di Malaysia sudah diperbarui, kata dia, masih saja ada aturan yang mengizinkan aparat menahan tanpa proses pengadilan jika stabilitas dan keamanan nasional terganggu.

”Amerika Serikat, mbah-nya demokrasi, juga punya Undang-Undang USA Patriot Act, juga punya kewenangan, baik kepolisian maupun intelijen, untuk melakukan sesuatu manakala ada kegiatan yang akan mengancam dan mengganggu keamanan nasional. Kita tidak punya perangkat hukum itu,” kata Presiden.

Meski demikian, Presiden mengaku tidak ingin perangkat seperti itu dibuat kembali. Hanya, ia ingin agar ada institusi penegak hukum yang kuat.

”Untuk itu, Polri harus siap. Siap dalam arti pendidikannya, pelatihannya, pembinaan personel, doktrin, peralatan, dan sebagainya. Kalau siap, maka tugas dapat dilaksanakan dengan baik,” pungkas Presiden.