Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Tak Gegabah Capreskan Jokowi

Kompas.com - 17/07/2013, 20:29 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan menyatakan tidak akan terburu-buru mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi sebagai calon presiden atau wakil presiden dari partai itu. Hal ini terlepas dari beberapa hasil survei yang mengatakan elektabilitas Jokowi tinggi.

Politisi PDI-P Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya harus memperhitungkan perasaan rakyat. "Saya kira semua survei mengatakan begitu. Tapi kami tidak ingin terburu-buru. Kami harus berhitung. Rakernas di Bandung menyatakan, keputusan akan diambil dewan pengurus di internal," ujar Ganjar di sela-sela peringatan 40 hari meninggalnya Taufik Kiemas di Jakarta, Rabu (17/7/2013).

Dia mengatakan, partainya harus berhati-hati dalam mengusung calon presiden. Apalagi, Undang-Undang Pemilu Presiden pun belum disahkan. "PDI-P harus berhati-hati. Saat UU Pilpres belum jadi, terlalu cepat bicara capres," kata Gubernur Jawa Tengah terpilih itu.

Ia menyatakan, pihaknya tidak khawatir, meski banyak parpol lain sudah menggadang-gadang capresnya. Ia juga tidak khawatir bila Jokowi dilamar jadi capres oleh partai lain. "Mereka (partai lain) belum tentu lolos (presidential threshold)," pungkas Ganjar.

Dia mengungkapkan, salah satu pertimbangan yang diperhitungkan PDI-P adalah, Jokowi belum sampai setahun memerintah di Jakarta. "Itu yang kami pikirkan. Kalau kami mencalonkan Jokowi, apakah akan menyenangkan rakyat atau malah menyakiti rakyat," katanya.

Dia menilai, Jokowi cukup bijak dalam menanggapi permintaan rakyat atau lamaran partai lain yang menginginkannya jadi presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com