Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut PPP, Survei Hanya Potret Realitas Sesaat

Kompas.com - 17/07/2013, 09:04 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai, survei yang dilakukan Lembaga Survei Nasional (LSN) belum mencerminkan tingkat elektabilitas partai pada Pemilu 2014 mendatang. Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy atau Romy menyebutkan, survei hanya mencerminkan realitas sesaat.

"Survei itu potret, sebagai sebuah potret ditangkap realitas sesaat yang diwakili responden. Karena ini masih sebuah potret, maka hasilnya berbeda-beda antara satu lembaga survei dan lembaga survei yang lain," ujar Romy di sela-sela acara buka bersama dengan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali di Jakarta, Selasa (16/7/2013) malam.

Romy mengungkapkan, survei juga tidak bisa menangkap realitas keseluruhan. Alasannya, menurut dia, yang ditampilkan survei lebih banyak soal kinerja partai yang dipotret media massa.

"Survei hanya menangkap kinerja media dari parpol karena sampai saat ini belum ada satu pun partai yang menggerakkan mesin elektoralnya seperti tokoh lokal ataupun caleg," kata Romy.

Ketua Komisi IV ini juga menjelaskan, keberadaan tokoh lokal dan caleg bisa mendongkrak elektoral partai. Tetapi, para caleg saat ini belum optimal bergerak di daerah-daerah. Selain itu, Romy juga menyoroti persoalan relasi media yang dimiliki kader partai.

Jika ada kader yang memiliki jaringan media yang baik, maka akan mempengaruhi kinerja partai di media.

"Misalnya saja Hanura yang sudah menguasai tiga media dari 12 TV nasional. Ical ada TV One dan ANTV, Nasdem ada Metro TV. Oleh karenanya, kalau di dalam survei, partai nasionalis lebih unggul ini lebih ke kinerja media," paparnya.

Peringkat kedelapan

LSN merilis hasil survei keterpilihan partai politik yang dilakukan pada 1-10 Mei 2013 di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Hasilnya, PPP berada di posisi kedelapan dengan suara 4,3 persen.

Berada pada urutan teratas, yakni Partai Golkar, dengan 19,7 persen disusul PDI Perjuangan dengan 18,3 persen. Selanjutnya, Partai Gerindra (13,9 persen), Partai Hanura (6,9 persen), Partai Demokrat (6,1 persen), PKB (4,8 persen), Partai Nasdem (4,6 persen), PPP, PAN (3,8 persen), PKS (3,8 persen), PBB (1,4 persen), dan PKPI (0,5 persen). Adapun yang tidak memilih partai mana pun sebanyak 11,9 persen.

Survei dilakukan terhadap 1.230 responden dengan margin of error 2,8 persen dan pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com