Dianggap Masyarakat Lembaga Terkorup, Ini Tanggapan Polri

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Ronny Franky Sompie mengatakan, Polri dengan sikap terbuka menerima hasil survei tersebut. Namun, pihaknya perlu melakukan klarifikasi.

"Kita perlu mengklarikasi dengan pelaksana survei untuk melihat representasi survei tersebut. Namun demikian, selaku institusi yang cukup besar di negeri ini, Polri berbesar hati dan terbuka atas koreksi, pengawasan, teguran yang dilakukan oleh stakeholder-nya, termasuk apa pun lembaga survei tersebut," ujar Ronny di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2013).

Ronny mempertanyakan apakah hasil survei yang dilakukan terhadap 1.000 responden dari lima kota telah merepresentasikan perilaku anggota Polri. Sebab, di seluruh Indonesia, terdapat sekitar 400 ribu anggota Polri. Jumlah itu sebagian besar bertugas di desa.

"Apakah 1.000 orang yang jadi responden ini pernah berjumpa dengan 400.000 anggota Polri yang menjadi obyek, bahan penelitian, lembaga survei dimaksud?" tanya Ronny.

Ronny berharap survei tersebut dapat menjadi bahan koreksi dan terus memperbaiki kinerja Polri yang menjadi pengayom dan pelindung masyarakat

"Kalau inginnya memperbaiki Polri, hasil survei harus tajam dan solutif, memberikan solusi bagi Polri," kata Ronny.

Ronny menambahkan, selama ini, Korps Bhayangkara itu selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dengan adanya program-program reformasi birokrasi Polri. Dalam upaya bersih-bersih itu, ratusan polisi dipecat setiap tahunnya karena melakukan pelanggaran hukum.

"Tahun 2012 ada sekitar 300 anggota dipecat. Tahun 2008 tercatat angka cukup tinggi sekitar 500 anggota yang dipecat. Ini menunjukkan betapa Polri serius untuk berubah dan memperbaiki diri," terangnya.

Sebelumnya, dalam survei Global Corruption Barometer (GCB) 2013 oleh Transparency International (TI), kepolisian dan parlemen menempati urutan pertama yang dianggap paling korup (4,5). Setelah itu, secara berrturut-turut ialah peradilan (4,4), partai politik (4,3), pejabat publik (4), bisnis (3,4), kesehatan (3,3), pendidikan (3,2), militer (3,1), LSM (2,8), lembaga keagamaan (2,7), dan media (2,4).