Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gaji Kompol "Penyusup" AD di BNN Pernah Dihentikan

Kompas.com - 11/07/2013, 05:26 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Narkotika Nasional (BNN) mengakui pernah menghentikan pembayaran gaji terhadap Kompol AD. Penghentian gaji polisi yang belakangan ramai diberitakan karena aksi penyusupan ke BNN tersebut dilakukan karena AD jarang masuk kerja.

“Masalah gaji, menurut juru bayar, memang masih di Mabes Polri. Biasanya diambil bersama-sama oleh juru bayar BNN. Diambil, kemudian dibawa ke BNN. Memang pernah dilakukan penyetopan karena indikasi (AD) jarang masuk,” ujar Kepala Bagian Humas BNN Kombes Sumirat Dwiyanto di Mabes Polri, jakarta Selatan, Rabu (10/7/2013).

Namun, kata Sumirat, saat itu AD langsung menghadap atasannya di BNN dan pembayaran AD pun lancar kembali. Menurut Sumirat, AD telah mengambil seluruh gajinya hingga terakhir bertugas di BNN.

AD menyusup ke kantor BNN, Kamis (4/7/2013). Dia berdalih hanya ingin mengambil berkas pribadinya terkait gaji selama bertugas di BNN. Dengan dokumen itu, AD mengaku berencana mengklarifikasi pembayaran gajinya yang belum diberikan sejak Agustus 2012 hingga Januari 2013.

Sementara itu, BNN menyatakan AD mengambil dua folder yang salah satu folder saja sudah memuat 125 berkas. “Untuk di tata usaha, dokumen yang hilang adalah surat menyurat keluar masuk. Sedang didata surat apa saja,” kata Sumirat.

Polri dan BNN saat ini berkoordinasi mencocokkan keterangan AD. Bareskrim Polri telah memanggil AD yang saat ini bertugas di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Adapun BNN telah meminta keterangan para saksi di antaranya satpam dan anggota BNN yang saat itu berada di lantai 6 Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur.

Seperti diberitakan, Kompol AD menyelinap masuk ke Gedung BNN, Jakarta Timur, Kamis (4/7/2013) sekitar pukul 20.00. Menurut keterangan saksi, AD sempat mengancam satpam BNN agar tidak memberi tahu siapa pun perihal kedatangannya. Kedatangan AD terekam kamera CCTV.

AD tercatat memiliki reputasi yang buruk selama bertugas di BNN. Dia jarang masuk dan diduga pernah memberikan lencana penyidik BNN kepada seorang tersangka kasus narkotika. AD akhirnya keluar dari BNN dan kembali ke Badan Reserse kriminal Polri.

Selepas dari BNN, AD ditempatkan di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Namun, AD tidak memiliki kualifikasi sebagai penyidik di Direksus sehingga diberi pelatihan. Saat bertugas di Bareskrim Polri pun AD diketahui jarang masuk dan sering absen dengan alasan sakit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com