Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri: Sudi Silalahi Harus Waspada, Sudah Banyak Korban Istana

Kompas.com - 10/07/2013, 14:59 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mengaku tak masalah jika diminta untuk meminta maaf kepada Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Hal ini menyusul tudingan Fahri kepada Sudi yang dianggap sebagai otak di balik penangkapan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

"Kalau soal minta maaf, sesama manusia jelang puasa saya minta maaf. Kalau saya katakan sesuatu, itu dalam kapasitas saya sebagai pengawas yang diberikan mandat oleh konstitusi untuk mengawasi cara kerja lembaga negara. Saya harus kritis," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Rabu (10/7/2013).

Fahri mengaku tengah melakukan investigasi menyeluruh atas dugaan rekayasa kasus dugaan suap terkait impor daging sapi. Menurutnya, investigasi itu hampir selesai sehingga ia mengingatkan Sudi untuk waspada.

"Itu baru kutipan begitu saja, saya punya yang lebih seram lagi. Tinggal sedikit lagi investigasinya rampung. Pak Sudi harusnya waspada, Istana ini sudah banyak korbannya," kata Fahri.

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Menteri Sekertaris Negara Sudi Silalahi.
Anggota Komisi III DPR itu menyebutkan keterkaitan Sudi terlihat dari adanya hubungan antara Yudi Setiawan, saksi utama kasus impor sapi, dengan seorang staf khusus kepresidenan. Yudi yang merupakan tersangka kasus pembobolan Bank Jabar dan korupsi dana APBD di Bank Kalsel ini pernah ditangkap pada November 2012 bersama Wisnu Agung Prasetya, yang merupakan staf khusus presiden di sebuah apartemen.

"Bagaimana bisa buron tidur sama orang Istana? Apa itu bukan sebuah tanda? Kalau ada kaitannya Istana dengan kasus impor sapi ini," kata Fahri.

Fahri menuding Istana sudah mengintervensi sejumlah kasus sehingga mengakibatkan orang yang menurutnya tidak bersalah akhirnya harus dibui. Ia mencontohkan mantan rekan separtainya, Misbakhun, yang terjerat kasus L/C fiktif Bank Century pada 2010 silam.

"Anda suka atau tidak, elemen-elemen ini masih bekerja. Sudi harusnya introspeksi dan jangan salahi kami terus. Saya akan selesaikan investigasi ini, nanti akan saya beberkan," kata Fahri.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi membantah tudingan Fahri. Ia mengaku tidak akan memperkarakannya sampai ke jalur hukum. Namun, Sudi meminta Fahri untuk meminta maaf karena sudah menyampaikan kabar bohong.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com