Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Ogah Campuri Urusan ICW

Kompas.com - 03/07/2013, 15:20 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan menanggapi pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait daftar 36 calon anggota legislatif yang komitmen antikorupsinya dianggap lemah. Hal itu dinilai sebagai urusan pribadi ICW dan caleg dalam daftar karena KPK memilih fokus menyelesaikan kasus hukum yang ditanganinya.

"Kita tidak ingin masuk ke sana, karena kita tidak ingin buat masalah semakin keruh," kata Abraham, di Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2013).

Abraham menegaskan, saat ini KPK ingin konsentrasi memberantas korupsi dan menangani perkara yang ditanganinya. Ia khawatir kasus yang ditangani KPK akan terbengkalai jika keluar terlalu jauh, termasuk ikut terlibat dalam pernyataan ICW tentang 36 caleg yang dianggak berkomitmen rendah memberantas korupsi.

Ia malah menjelaskan, bahwa tidak semua orang yang dipanggil oleh KPK merupakan koruptor. Pasalnya banyak di antara mereka yang dipanggil dengan kapasitasnya sebagai saksi untuk suatu kasus korupsi.

"Kan ada orang diperiksa dengan kapasitas sebagai saksi untuk diminta klarifikasinya, tidak semuanya pasti koruptor," ujar Abraham.

Untuk diketahui, pada akhir pekan lalu ICW mengeluarkan rilis tentang 36 caleg yang dianggap lemah komitmen antikorupsinya. Dari semua nama yang disebut, beberapa di antaranya masuk dalam daftar hitam ICW karena memberi kritik tajam pada KPK, ikut menggulirkan isu pembubaran KPK, dan pernah dipanggil oleh KPK.

Tak sedikit yang berang dengan pernyataan ICW itu. Sejumlah nama telah mengadu ke Bareskrim Mabes Polri karena merasa nama baiknya dicemarkan oleh ICW.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Nasional
    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Nasional
    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    Nasional
    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Nasional
    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Nasional
    Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

    Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

    Nasional
    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Nasional
    PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

    PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

    Nasional
    Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

    Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

    Nasional
    6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

    6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

    Nasional
    Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

    Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com