Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Tetapkan 7 Komisioner KIP

Kompas.com - 27/06/2013, 11:38 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat telah memilih anggota KIP (Komisi Informasi Pusat) periode 2013-2017. Sebanyak tujuh kandidat terpilih menduduki posisi tersebut dan empat orang lainnya dipilih sebagai cadangan.

Wakil Ketua Komisi I Agus Gumiwang mengatakan tujuh anggota KIP dipilih dari 22 kandidat yang telah melakukan fit and proper test. Setelah itu, Komisi I melakukan pemilihan pada Rabu (26/6/2013) selama dua jam.

"Yang menarik adalah ketika Komisi I memilih tujuh nama dengan cara musyawarah mufakat. Tidak ada satu pun voting, kami sepakat berembuk dan memilih tujuh nama itu," ujar Agus di Kompleks Parlemen, Kamis (27/6/2013).

Ia menjelaskan, seluruh fraksi sepakat memilih tujuh orang kandidat yang terdiri dari Abdul Hamid Dipopramono, Dyah Aryani Prastyastuti, Evi Trisulo Dianasari, Henny S Widyaningsih, Jhon Fresly, Rumadi, dan Yhannu Setyawan.

"Dari ketujuh orang itu sebanyak dua orang berasal dari unsur pemerintah dan sisanya adalah wartawan dan akademisi," ucap Agus.

Selain tujuh orang itu, Komisi I juga memilih empat orang cadangan. Keempat orang ini akan maju sebagai anggota KIP bila ada yang mengundurkan diri atau pun meninggal dunia. Empat orang itu yakni Wahyu Kuncoro, Halomoan Harahap, Juniardi, dan Tiurma Mercy Sion Sihombing.

"Jadi begitu ada yang berhalangan tetap, maka empat orang ini yang langsung menggantikan tanpa proses pemilihan lagi," kata Agus. Selanjutnya, seluruh anggota KIP terpilih akan diperkenalkan dalam forum rapat paripurna. Adapun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melantik para anggota KIP terpilih ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com