Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Ada Dilema Saat Anggota DPR Ingin Bela Rakyat

Kompas.com - 27/06/2013, 05:33 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Para anggota DPR dinilai berada pada posisi dilematis menjelang Pemilu 2014. Pada satu sisi mereka ingin membela kepentingan rakyat, di sisi lain ada keputusan partai yang bisa jadi berbenturan dengan keinginan rakyat.

"Kita harus memahami dilema yang dihadapi kawan-kawan kita di Senayan. Sebetulnya, banyak anggota DPR yang mencoba memihak kepada rakyat," kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indria Samego, pada diskusi Dilema Wakil Rakyat: Antara Kepentingan Rakyat dan Kepentingan Partai Politik, di salah satu kafe di bilangan Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2013).

Menurut Indria, banyak politisi dari sejumlah partai politik yang benar-benar ingin bekerja untuk kepentingan rakyat. Namun, karena adanya ancaman dari partai politik, tak jarang jika para politisi tersebut hanya dapat duduk terdiam dan seolah tidak membela kepentingan rakyat.

Indria menjelaskan, dilema politik yang dihadapi oleh para wakil rakyat itu bermula dari kekhawatiran akan diganti atau dicoret dari daftar calon sementara (DCS) untuk Pemilu 2014. Alasan yang mereka khawatirkan adalah pencoretan dilakukan karena dianggap sudah tak sejalan dengan visi dan misi partai. "Akhirnya mereka (memilih untuk) tutup mulut," ujarnya.

Dengan asumsi itu, Indria berpendapat bahwa seharusnya partai politik dapat memperbaiki sistem manajemen serta visi dan misinya. Partai politik yang menjadi kendaraan wakil rakyat untuk duduk di kursi dewan harus mementingkan kepentingan masyarakat dan bukan kepentingan golongan saja.

Jika kondisi seperti saat ini terus terjadi, kata Indria, maka penerapan demokrasi yang sejatinya diwujudkan oleh partai tidak akan berjalan dengan baik. "(Sebaliknya) kalau proses demokrasi benar, maka wakil rakyat akan semakin dekat dan accountable dalam tindakan dengan pemilihnya," ungkapnya.

Indria menambahkan, perbaikan manajemen partai secara tidak langsung juga akan memberikan dampak positif pada pemilu mendatang. Dampak positif itu menurut dia adalah meningkatnya jumlah pemilih partai politik yang berbenah, terutama dari kalangan pemilih pemula.

"Pemilih pemula akan memilih atau tidak tergantung dari partai itu sendiri. Jangan sampai mereka sakit hati terhadap partai, yang pada akhirnya membuat partisipasi mereka dalam pemilu merosot (di kemudian hari)," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Nasional
    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Nasional
    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    Nasional
    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Nasional
    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Nasional
    Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

    Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

    Nasional
    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

    Nasional
    Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

    Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

    Nasional
    UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

    UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

    Nasional
    Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

    Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

    Nasional
    Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

    Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

    Nasional
    Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

    Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

    Nasional
    Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

    Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

    Nasional
    Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

    Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

    Nasional
    UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

    UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com