Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luthfi Pernah Minta Bendahara PKS Berbohong

Kompas.com - 24/06/2013, 18:01 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —Mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, yang pernah menjadi anggota DPR disebut meminta Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman untuk berbohong. Permintaan ini disampaikan setelah Luthfi mengetahui mobilnya, Volkswagen Carravelle, disita penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut surat dakwaan Luthfi yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (24/6/2013), Luthfi meminta Mahfudz agar membuat pengakuan kepada penyidik KPK bahwa mobil VW bernomor polisi B 948 RFS tersebut merupakan milik DPP PKS.

“Terdakwa setelah mengetahui bahwa mobil tersebut disita KPK kemudian meminta Mahfudz agar membuat pengakuan dalam memberikan keterangan saksi kepada penyidik KPK bahwa mobil merek Volkswagen Caravelle warna hitam tahun 2012 seharga Rp 1.098.000.000 adalah milik inventaris DPP PKS,” kata jaksa Rini Triningsih membacakan surat dakwaan.

Dengan demikian, menurut dakwaan, Mahfudz memerintahkan Achmad Masfuri untuk menyisipkan catatan pengeluaran uang sebesar Rp 1.098.000.000 pada data keuangan DPP PKS. Pada catatan tersebut, DPP PKS seolah-olah membeli satu unit VW Caravelle pada 2012. Kini, mobil tersebut disita KPK dan diamankan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Total ada sembilan mobil yang diamankan KPK terkait Luthfi. Namun, belakangan KPK mengembalikan satu Toyota Fortuner karena ditemukan bukti mobil tersebut rupanya bukan milik Luthfi, melainkan milik Ahmad Zaky, sekretaris pribadi Luthfi.

KPK menyita mobil-mobil tersebut karena diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Dalam persidangan hari ini, tim jaksa KPK mendakwa Luthfi melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji Rp 1,3 miliar terkait kepengurusan kuota impor daging sapi. Jaksa juga mendakwa Luthfi melakukan tindak pidana pencucian uang dalam kurun waktu 2013 hingga 2019.

Pencucian uang diduga dilakukan Luthfi dengan sejumlah cara, antara lain, mentransfer uang atau aset ke pihak lain. Terkait penyidikan kasus ini, KPK pernah memeriksa Mahfudz. Seusai diperiksa KPK beberapa waktu lalu, Mahfudz mengaku bahwa penyidik KPK memintanya memisahkan mana mobil Luthfi dan mana mobil DPP PKS. Dari sekian banyak mobil, Mahfudz menyebut VW Carraevelle sebagai milik DPP PKS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com