PKS: "Syahwat" Parpol Koalisi Tak Terbendung Lagi

"Harusnya kalau paham (hak prerogatif presiden), harusnya nggak perlu komentar dan mendorong keluar. Kalau masih (komentar), 'syahwat' politik mereka tak bisa dibendung lagi. Ini nyata terlihat. 'Syahwat' politik kan urusan mereka," ujar Mahfudz di Kompleks Parlemen, Senin (24/6/2013).

Anggota Komisi I DPR ini mencurigai sikap partai koalisi yang terus memojokkan memiliki kepentingan politik. Pasalnya, desakan agar PKS keluar dari koalisi tidak hanya terjadi pada penolakan kenaikan BBM bersubsidi, tetapi sudah terjadi berkali-kali. Mahfudz pun menuding partai koalisi hendak mengincar posisi menteri asal PKS di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

"Wajarlah mungkin mereka punya kepentingan politik. Mereka punya kesempatan mengisi kursi itu," imbuh Mahfudz.

Fraksi PKS, dalam rapat paripurna, Senin (17/6/2013), memutuskan menolak RAPBN-P 2013. Hal ini karena PKS menolak adanya kenaikan BBM dan juga dana kompensasi yang menyertainya di dalam RAPBN-P itu.

Sikap Fraksi PKS ini bertolak belakang dengan tiga menteri asal PKS di Kabinet Indonesia Bersatu II. Meski para menteri PKS mendukung kebijakan kenaikan harga BBM, keberadaan PKS di koalisi tetap tak diinginkan. Sejumlah politisi Partai Demokrat bahkan meminta agar PKS tahu diri untuk mundur dari koalisi karena tak lagi sejalan. Jika PKS keluar dari koalisi, posisi ketiga menterinya pun terancam dicopot.