Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Kalau PKS Keluar Setgab, Golkar Akan Cari Gara-gara

Kompas.com - 23/06/2013, 15:19 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di koalisi hingga kini masih "menggantung". Namun, jika PKS keluar dari koalisi diperkirakan hal serupa juga akan diambil Partai Golkar.

Hal tersebut disampaikan Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti dalam diskusi di Jakarta, Minggu (23/6/2013).

"Ke depan, siapa yang tinggalkan Setgab akan laris ke depannya. Dia akan pakai hal ini untuk menyerang Demokrat atau Setgab," ujar Ray.

Dalam kasus PKS, kata Ray, partai ini akan mendapatkan dua keuntungan jika dikeluarkan dari Setgab. Keuntungan pertama didapat PKS setelah berhasil mengambil hati rakyat dengan sikap menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Sementara keuntungan kedua, yakni citra terzalimi yang didapat PKS jika didepak dari koalisi.

Ray menilai jika PKS ternyata benar-benar hengkang dari koalisi, maka Partai Golkar akan bermanuver.

"Dengan begitu, Golkar akan bermanuver karena dia sudah melihat efek positif dari keluar Setgab. Lihat saja kalau elektabilitas Golkar tidak naik, maka Golkar akan cari gara-gara untuk keluar juga dari koalisi," ujar Ray.

Peluang Golkar keluar dari koalisi, lanjutnya, sangat besar mengingat Golkar pada mulanya menolak rencana kenaikan BBM bersubsidi. Terlebih, Ray melihat, kebijakan penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sama sekali tidak memberikan keuntungan politis bagi partai-partai koalisi.

"Saya perkirakan, sampai menjelang 2014 Setgab hanya tinggal tiga yaitu Partai Demokrat, PAN, dan PKB," tandas Ray.

Seperti diketahui, Fraksi PKS dalam rapat paripurna, Senin (17/6/2013) memutuskan menolak RAPBN-P 2013. Hal ini karena PKS menolak adanya kenaikan harga BBM dan juga dana kompensasi yang menyertainya di dalam RAPBN-P itu.

Sikap Fraksi PKS ini bertolak belakang dengan tiga menteri asal PKS di Kabinet Indonesia Bersatu II. Meski para menteri PKS mendukung kebijakan kenaikan harga BBM, tetapi keberadaan PKS di koalisi tetap tak diinginkan.

Sejumlah politisi Partai Demokrat bahkan meminta agar PKS tahu diri untuk mundur dari koalisi karena tak lagi sejalan. Jika PKS keluar dari koalisi, maka posisi ketiga menterinya pun terancam dicopot.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Lantik Sekjen Wantannas, Menko Polhukam Hadi Ingatkan Situasi Keamanan Dunia yang Tidak Pasti

    Lantik Sekjen Wantannas, Menko Polhukam Hadi Ingatkan Situasi Keamanan Dunia yang Tidak Pasti

    Nasional
    Dudung Abdurahman Datangi Rumah Prabowo Malam-malam, Mengaku Hanya Makan Bareng

    Dudung Abdurahman Datangi Rumah Prabowo Malam-malam, Mengaku Hanya Makan Bareng

    Nasional
    Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

    Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

    Nasional
    Logo dan Tema Hardiknas 2024

    Logo dan Tema Hardiknas 2024

    Nasional
    Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

    Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

    Nasional
    PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

    PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

    Nasional
    Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

    BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

    Nasional
    Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

    Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

    Nasional
    GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

    GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

    Nasional
    Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

    Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

    Nasional
    Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

    Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

    Nasional
    Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

    Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

    Nasional
    Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

    Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

    Nasional
    5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

    5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com