Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Koalisi Jelang Paripurna Tanpa Kehadiran PKS

Kompas.com - 17/06/2013, 11:21 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lima fraksi dari partai koalisi melakukan konsolidasi, Senin (17/6/2013) pagi, di ruang kerja Ketua DPR Marzuki Alie. Kelima fraksi itu melakukan konsolidasi sebelum rapat paripurna yang diagendakan untuk mengesahkan RAPBN-P 2013. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak tampak dalam rapat konsolidasi ini. Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf membenarkan ketidakhadiran PKS.

"PKS tidak hadir tapi tentunya PKS masih bersama koalisi. Jadi masih bersama-sama," ujar Nurhayati di Kompleks Parlemen, Senin pagi.

Selain Demokrat, fraksi partai koalisi lain yang hadir yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Golkar. Rapat membahas tentang sikap terakhir koalisi untuk mendukung kenaikan harga BBM bersubsidi dan dana kompensasi yang masuk dalam postur RAPBN-P 2013.

Sementara itu, Fraksi PKS lebih memilih melakukan rapat fraksi sendiri di lantai III Nusantara I Kompleks Parlemen. Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan fraksinya tidak undang.

"Secara prinsip bahwa kami tidak hadir, lebih tepatnya kami tidak diundang. Prinsipnya bagi kami bukan hal yang harus dipikirkan serius," kata Hidayat.

Hidayat mengatakan fraksinya tetap akan menolak kenaikan harga BBM dan RAPBN-P 2013 meski berseberangan dengan sikap partai koalisi lainnya. Anggota Majelis Syuro PKS itu mengungkapkan tidak mau ambil pusing dengan tidak diundangnya PKS dalam rapat koalisi.

"Tidak mau pusing karena kan bukan kali ini saja. Kami sudah dua kali tidak diundang dalam rapat-rapat setgab sebelumnya," ucap Hidayat.

Dewan Perwakilan Rakyat RI akan menggelar rapat paripurna pada Senin (17/6/2013) pagi dengan agenda pengesahan RAPBN-P 2013. Di dalam draft RAPBN-P tersebut, terdapat sejumlah dana kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi seperti BLSM, program raskin, program keluarga harapan, dan program siswa miskin.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

    1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

    Nasional
    Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

    Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

    Nasional
    Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

    Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

    Nasional
    Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

    Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

    Nasional
    PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

    PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

    Nasional
    KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

    KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

    Nasional
    Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Nasional
    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Nasional
    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Nasional
    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    Nasional
    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Nasional
    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Nasional
    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Nasional
    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Nasional
    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com