Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Kritik Media Asing Cuma Beritakan Deforestasi

Kompas.com - 10/06/2013, 13:00 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik pemberitaan di salah satu televisi asing yang mengangkat deforestasi hutan di Indonesia. Pasalnya, menurut Presiden, media tersebut tidak mengangkat berbagai langkah pemerintah untuk memperbaiki lingkungan. Kritikan itu disampaikan Presiden ketika acara penyerahan penghargaan lingkungan dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2013 di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/6/2013).

Presiden mengaku terbangun pukul 3.00 WIB tadi. Setelah itu, Presiden menonton liputan panjang bertema deforestasi hutan yang ditayangkan televisi asing berinisial A.

"Sebagaimana layaknya siaran media massa, biasanya bad news is news. Good news is no news. Saya lihat yang diangkat yang ekstrem-ekstrem, hal-hal buruk di negeri kita. Di beberapa tempat yang digambarkan memang telah terjadi deforestasi di negeri kita," kata Presiden.

Presiden mengatakan, televisi tersebut tidak memasukkan berbagai langkah pemerintah seperti reforestasi, memerangi ilegal logging, memerangi kebakaran hutan, melakukan moratorium penguasaan hutan primer dan lahan gambut, menanam minimal 1 miliar pohon setiap tahun, dan lainnya.

"Itu tidak dimasukkan. Indonesia termasuk menjadi champion. Indonesia sukarela kurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen pada 2020 ," kata Presiden.

Meski demikian, kepada para penerima penghargaan lingkungan hidup yang hadir, Presiden berharap bisa mengambil manfaat dari tayangan itu. Pemberitaan tersebut mengingatkan semua pihak masih ada yang harus diperbaiki. Bahkan, Presiden berharap mereka menonton tayangan tersebut untuk perbaikan.

"Tapi kalau berlebihan katakan tidak betul. Jangan hanya karena supaya tayangan menarik lantas tidak gambarkan keadaan lingkungan Indonesia secara keseluruhan. Kalau terlalu berlebihan, tolong bikin yang berimbang," pungkas Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com