Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Kecurangan Pilkada Bali Ada di KPPS

Kompas.com - 27/05/2013, 15:35 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan menduga ada kecurangan pada pemilu kepala daerah di Bali. Kecurangan ini terjadi di Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS). PDI Perjuangan terus mengumpulkan bukti untuk menguatkan dugaan tersebut.

Kecurangan yang ditemukan PDI Perjuangan, kata Trimedya, berada di beberapa kabupaten yang masuk dalam kategori kantong-kantong suara terbanyak, seperti Buleleng, Karang Asem, dan Tabanan. Ketua Badan Kehormatan DPR ini menyampaikan, motif kecurangan yang terjadi adalah adanya pemilih yang memilih dua kali serta pemilih yang dikuasakan.

"Permainannya di KPPS, kami ingin buktikan itu," kata Trimedya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2013).

Trimedya menyampaikan, ada sedikitnya 3.000-4.000 bukti kecurangan yang telah berhasil dikumpulkan. Hal ini termasuk temuan perbedaan jumlah antara hasil C1 dan yang diputuskan oleh KPPS.

Rekapitulasi suara Pilkada Bali 2013 dari sembilan kabupaten/kota dalam rapat pleno di Kantor KPU Bali, kemarin, menyatakan pasangan nomor urut dua, Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta, memperoleh suara 1.063.734 (50,02 persen) mengungguli pasangan nomor urut satu, AA Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan, dengan perolehan suara 1.062.738 (49,98 persen).

Jumlah suara sah 2.126.472, sementara jumlah suara tidak sah 32.762. Kubu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 1, Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan (PAS), yang diusung PDI-P secara tegas menolak hasil rekapitulasi suara KPU Bali. Rencananya mereka akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com