SBY Diharapkan Buat Pencitraan untuk Kasus Marsinah

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam satu tahun terakhir kepemimpinannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan dapat membuat pencitraan bagi dirinya dengan membuka kembali kasus kematian aktivis buruh Marsinah.

Buruh arloji di Sidoarjo, Jawa Timur, itu ditemukan tewas mengenaskan pada 8 Mei 1993 setelah menghilang tiga hari. Hingga kini, dalang pelaku pembunuhan belum terungkap.

"Kami harapkan, Presiden Yudhoyono yang akan datang tak lagi jadi presiden membuka kembali kasusnya. Tahun ini adalah 20  tahun peringatan kematian Marsinah. Sebelum berakhirnya kekuasaan, tidakkah Presiden Yudhoyono termotivasi membuat gebrakan dalam masalah ketenagakerjaan?" ujar anggota Komisi X DPR bidang ketenagakerjaan dan kesehatan, Rieke Diah Pitaloka, kepada Kompas, Jumat (10/5/2013) siang.

Menurut Rieke, seandainya dia bisa bertatap muka dengan Presiden, ia akan mengatakan, "Pak, ayo buat lagi pencitraan, tetapi pencitraan yang betul-betul meninggalkan citra, kesan bagi rakyat. Ini saat yang tepat, buka lagi kasus Marsinah, jadikan Marsinah sebagai pahlawan nasional atas jasa-jasanya menerobos benteng penindasan terhadap rakyat pekerja."

Rieke menambahkan, negara harus hadir bagi rakyatnya. "Bahwa tak cukup investor datang, tetapi rakyat tetap kere. Usut lagi kasusnya, Pak. Tangkap pelakunya. Biar ada kenangan indah bagi kami, Bapak adalah presiden yang mengembalikan negara ini sebagai rechtstaat bukan machtsaat," lanjutnya.

"Seandainya saya ada kesempatan makan siang bareng atau ngopi sambil mendengarkan dentingan gitar permainan Presiden, saya akan menyanyikan sebuah cerita untuknya.

"Pak, ini tahun terakhir kekuasaan sebagai Presiden. Ini momentum yang pas betul untuk genjot kinerja pembantu-pembantu Bapak. Jadikan peristiwa pabrik kuali untuk membenahi ketenagakerjaan. Tangkap dan adili pelaku, juga oknum aparat yang terlibat. Kasus ini harus masuk ke ranah peradilan pidana, bukan hanya hubungan industrial," ujarnya.

Satu hal lagi, pinta Rieke, "Mohon diinstruksikan agar aparat TNI dan polisi tidak bertindak represif dalam konflik perburuhan."