Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa Kabar Penyelidikan Perpustakaan UI di KPK?

Kompas.com - 29/04/2013, 17:06 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejak tahun lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidiki proyek pengadaan sarana informasi dan teknologi di perpustakaan Universitas Indonesia. KPK bahkan sudah meminta keterangan mantan Rektor UI Gumilar R Soemantri terkait penyelidikan proyek senilai Rp 21 miliar tersebut. Kini, sejauh mana perkembangan penyelidikan proyek tersebut?

Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan, pihaknya baru menggelar gelar perkara atau ekspose terkait penyelidikan proyek ini. "Baru gelar perkara sekitar dua pekan lalu," kata Johan di Jakarta, Senin (29/4/2013).

Melalui gelar perkara ini, tim penyelidik bersama jajaran pimpinan KPK akan menentukan apakah sudah cukup bukti untuk meningkatkan status penyelidikan ke tahap penyidikan atau belum. "Saya akan cek dulu apakah hasil gelar perkara sudah ada tersangka atau belum," ujar Johan.

Sebelumnya, KPK sudah meminta keterangan lebih dari 10 orang terkait penyelidikan sarana informasi teknologi di perpustakaan UI tersebut. Selain memanggil mantan rektor UI, KPK meminta keterangan Kepala Sub Direktorat Anggaran Universitas Indonesia, Dede Suyanto.

Seusai diperiksa pada 2012, Gumilar membantah dimintai keterangan. Dia mengaku hanya memberikan klarifikasi soal perubahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Saat ditanya soal penyelidikan KPK terhadap proyek yang dibangun pada masa pemerintahannya itu, Gumilar mempersilakan KPK mengusut tuntas agar semuanya terang-benderang.

Adapun pengusutan proyek pengadaan IT di perpustakaan UI tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan kelompok akademisi dari UI yang menamakan diri mereka Gerakan UI Bersih. Mereka menyampaikan data terkait IT perpustakaan, kontrak pembangunan Convention Centre for Academic Activities, serta sejumlah dokumen perjalanan dinas yang dianggap tidak sesuai fakta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com