Publik Tak Puas terhadap Penanganan Korupsi Era SBY-Boediono

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil survei yang dilakukan Indonesia Network Elections Survey (INES) menunjukkan ketidakpuasan publik terhadap penanganan kasus korupsi pada masa kepemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono.

"Temuan survei menunjukkan bahwa 72,3 persen rakyat tidak puas terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi selama pemerintahan SBY-Boediono," kata Direktur INES Sudrajat Sacawisastra kepada wartawan di Jakarta, Minggu (7/4/2013).

Sudrajat mengatakan, persepsi negatif responden terhadap tingkah laku kader partai politik di lingkungan eksekutif maupun legislatif pada pemerintahan SBY-Boediono juga menunjukkan angka yang tinggi. Dalam survei tersebut, ada 80,4 persen responden yang memiliki persepsi negatif terhadap kader partai politik selama pemerintahan SBY-Boediono, terutama terkait perilaku koruptif.

Partai Golkar yang berkoalisi dengan Demokrat pada masa pemerintahan SBY-Boediono dianggap paling bersinggungan dengan praktik korupsi, yang ditandai dengan respons persepsi negatif dari 97,3 persen responden. Di urutan kedua, Partai Demokrat dengan mendapat respons negatif dari 96,4 persen responden. Di bawahnya, ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 82,3 persen dan PDI Perjuangan dengan 60,6 persen. Sementara itu, persepsi negatif kader Partai Hanura terkait perilaku koruptif sebesar 5,9 persen. Partai Gerindra menempati urutan terakhir dengan 4,8 persen.

Selain persoalan kasus korupsi, survei itu juga mengaitkan keadaan ekonomi rumah tangga dan kesejahteraan rakyat selama tiga tahun pemerintahan SBY-Boediono. Hasilnya ada penurunan sebesar 74,4 persen. Hal ini sebabkan melonjaknya harga kebutuhan bahan pokok dan barang yang meningkat dipasaran.

Terkait menurunnya citra pemerintahan SBY-Boediono, politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, yang turut hadir mengamati hasil survei itu mengatakan, Partai Demokrat menghargai apa pun hasil survei yang ada. "Kawan-kawan tadi lihat pemerintahan Pak SBY-Boediono turun. Berbicara pemerintahan, di situ ada Golkar, ada koalisi lainnya, PKS yang juga ikut menikmati kemerdekaan. Begitu juga ada PKB ada PPP dan lain sebagainya," ujar Ruhut.

Menyangkut segi keamanan, Ruhut mengatakan bahwa pemerintahan SBY berada pada posisi baik dengan persentase di atas angka 50 persen. Ia juga menyinggung peningkatan elektabilitas Partai Demokrat dari survei INES tahun 2012 dengan survei INES tahun 2013 sejak kongres luar biasa Partai Demokrat di Bali belum lama ini sebesar hampir satu persen dari 8,4 menjadi 9,3 persen.

"Begitu Pak SBY jadi Ketua Umum Partai, hasil (survei) itu langsung naik, kan, hampir satu persen. Kami tetap optimis, apalagi banyaknya lawan politik kami kebakaran jenggot memakai statement dari para pakar, akademisi, dan lainnya. Kami tahu itu bernaung di partai mana dan kegalauan dari partai lainnya ngeri sekali," ujar Ruhut.

Survei INES melibatkan melibatkan 6.000 responden dengan ambang kesalahan sebesar kurang lebih 2,5 persen dan tingkat kepercayaan 98 persen. Survei dilakukan dengan prosedur multistage random sampling pada 18-30 Maret 2013.