Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dahlan, Mahfud, dan Rhoma Masuk Tiga Besar Capres Alternatif

Kompas.com - 28/03/2013, 12:35 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Survei Jakarta (LSJ) merilis hasil survei calon Presiden alternatif 2014. Hasil survei tersebut memunculkan nama Menteri BUMN Dahlan Iskan dengan elektabilitas tertinggi sebagai capres alternatif.

"Dahlan paling banyak dipilih responden sebagai capres karena dinilai sebagai pemimpin sederhana, responsif, jujur, dan merakyat," kata Peneliti Senior LSJ Rendy Kurnia di Jakarta, Kamis (28/3/2013). Dahlan mengantongi suara 17,2 persen.

Setelah Dahlan, muncul nama Mahfud MD dengan 13,1 persen dukungan dan pedangdut Rhoma Irama dengan10,8 persen. Namun, dari sisi popularitas, Dahlan kalah dari Rhoma Irama.

Rendy mengatakan, masyarakat menginginkan capres alternatif selain capres yang telah memiliki kendaraan politik. Capres alternatif ini sering muncul di media dan dinilai berpotensi maju dalam Pilpres 2014. Para capres alternatif ini utamanya memiliki modal popularitas.

"Di tengah merosotnya tingkat kepercayaan publik terhadap parpol karena banyak kader terlibat korupsi, sosok capres diharapkan dapat memberi angin segar dalam proses demokrasi 2014," terang Rendy. Setelah itu pada posisi empat muncul Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad (5,2 persen) dan disusul Sri Mulyani Indrawati (3,9 persen).

Kemudian, secara berturut-turut yakni Chairul Tanjung (3,6 persen), Djoko Suyanto (2,8 persen), Rizal Ramli (2,5 persen), Pramono Edhie Wibowo (1,9 persen), dan Irman Gusman (1,4 persen). Berikutnya, Gita Wirjawan (1,3 persen), Anies Baswedan (1,1 persen), tokoh lainnya (6,9 persen), tidak tahu (28,3 persen).

Rendy mengatakan survei tersebut dilakukan pada 4 Februari sampai 16 maret 2013 melibatkan 1.225 responden dari 33 provinsi. Rentang kesalahan yang digunakan adalah 2,8 persen.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

    Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

    Nasional
    Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

    Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

    Nasional
    Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

    Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

    Nasional
    Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

    Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

    Nasional
    Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

    Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

    Nasional
    Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

    Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

    Nasional
    Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

    Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

    Nasional
    Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

    Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

    Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

    Nasional
    PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

    PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

    Nasional
    Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

    Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

    Nasional
    Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

    Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

    Nasional
    SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

    SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

    Nasional
    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    Nasional
    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com