Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KY Sambut Baik Hasil Seleksi Calon Hakim Agung

Kompas.com - 23/01/2013, 19:45 WIB
Susana Rita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Komisi Yudisial menyambut baik delapan calon hakim agung yang dipilih Komisi III DPR. Nama-nama tersebut sudah merupakan pilihan terbaik dari 24 calon.

"Diharapkan ke-8 calon yang diloloskan segera dapat diproses dan disampaikan ke Presiden untuk ditetapkan sebagai hakim agung. Karena MA sudah sangat membutuhkan tambahan hakim agung," kata Wakil Ketua KY Imam Anshori Saleh, Rabu (23/1/2013).

DPR telah memilih delapan dari 24 calon hakim agung yang diusulkan KY. Mereka adalah Desnayeti (hakim tinggi Pengadilan Tinggi Padang), Mayjen Burhan Dahlan (Kepala Pengadilan Militer Tinggi Utama 2), I Gusti Agung Sumanatha (Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung), Margono (hakim tinggi PT Makassar), Hamdi (hakim tinggi PT Yogyakarta), M Syarifuddin (Kepala Badan Pengawas MA), Irfan Fachruddin (hakim tinggi PT Tata Usahha Negara Jakarta), dan Yakup Ginting (hakim tinggi PT Jambi).

Secara terpisah, Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur mengungkapkan, pihaknya menerima apapun dan siapapun pilihan Komisi III DPR. Ia mengakui saat ini MA memang sangat membutuhkan tambahan hakim agung mengingat hakim agung ada sekarang hanya berjumlah 43 orang. UU MA memperbolehkan MA memiliki hakim agung hingga 60 orang.

Beberapa hakim agung memang memasuki usia pensiun beberapa bulan belakangan, di antaranya Djoko Sarwoko yang merangkap Juru Bicara MA (pensiun pada 1 Januari), Rehngena Purba (pensiun 1 Desember), dan Abdul Kaddir Mappong yang juga Wakil Ketua MA Bidang Yudisial (akan pensiun pada 1 Februari).

Jumlah hakim agung saat ini termasuk sangat sedikit jika dibandingkan jumlah perkara yang masuk ke MA yang mencapai 13.000-an.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com