Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanura: Tepat, "Reshuffle" Kabinet Saat Ini

Kompas.com - 29/12/2012, 08:54 WIB
Anita Yossihara

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menilai, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan perombakan (reshuffle) kabinet. Selain mengisi posisi menteri yang kosong, Presiden juga perlu mengganti menteri yang berkinerja buruk.

"Ini adalah momentum yang paling tepat untuk SBY me-reshuffle kabinetnya," kata Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin, Sabtu (29/12/2012) di Jakarta.

Dikatakan tepat karena saat ini ada kekosongan posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) setelah Andi Mallarangeng mengundurkan diri. Pada waktu yang hampir bersamaan, Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) melansir hasil evaluasi kinerja kementerian yang menyebutkan sejumlah kementerian masih berkinerja buruk.

Perombakan dilakukan untuk mengisi posisi menteri yang kosong, sekaligus mengganti menteri yang berkinerja buruk. "Sebaiknya, SBY segera menunjuk pengganti Andi Mallarangeng sekaligus mengganti para pembantunya yang kinerjanya jeblok," ujarnya.

Soal siapa saja menteri yang layak untuk diganti, menurut Saleh, Presiden Yudhoyono lebih tahu. Diharapkan, Yudhoyono memilih orang-orang yang lebih berkompeten untuk menggantikan para menteri berkinerja rendah.

Partai Hanura tidak akan campur tangan soal siapa saja menteri yang harus diganti serta para penggantinya karena hal itu menjadi hak prerogatif Presiden. Partai Hanura hanya mengingatkan perlunya perombakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah agar pembangunan tak terhambat, apalagi masa pemerintahan Yudhoyono tinggal dua tahun lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com