Diduga Masih Ada Mafia Tanah di BPN

JAKARTA, KOMPAS.com - Konsorsium Pembaruan Agraria menduga, masih banyak mafia tanah yang berkeliaran di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Indikasinya, proses penetapan tanah telantar terhenti di BPN, meskipun sudah ada ketentuan berupa Peraturan Pemerintah sejak tahun 2010.

Menurut Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Idham Arsyad, sejak tahun 2010, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar.

PP ini, lanjut Idham, diharapkan dapat mencegah adanya spekulasi tanah, dari pengusaha yang sudah diberikan hak atas tanahnya oleh negara tetapi tidak dipergunakan semestinya oleh pengusaha. PP ini telah ditindaklanjuti oleh Peraturan Kepala BPN, yang secara tegas menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari pendayagunaan tanah terlantar adalah untuk kepentingan rakyat melalui program reforma agraria.

"Peraturan ini mendapat tantangan dari pengusaha, khususnya pengusaha di sektor perumahan, tetapi mendapat apresiasi dari gerakan agraria karena bisa memilah pengusaha spekulan dan pengusaha sungguh, dan objek tanah telantar juga bisa digunakan untuk kepentingan rakyat yang tidak punya tanah," kata Idham di Jakarta, Rabu (26/12/2012).

Namun sejak PP Tanah Telantar diterbitkan, belum ada realisasi yang jelas dari BPN untuk menindaklanjutinya. Terhentinya proses penetapan tanah telantar ini menurut Idham, mengindikasikan ada mafia tanah yang masih berkeliaran di BPN.

"Terhentinya proses penetapan tanah telantar ini menunjukkan tidak adanya komitmen politik BPN dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab, karena pada dasarnya aturan PP Tanah telantar menjadi jalan untuk menyaring mana pengusaha spekulan tanah dan mana pengusaha yang bersungguh-sungguh," katanya.