Pernyataan Dipo Alam, Pengalihan Isu Istana?

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Dipo Alam kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial yang menuding ada ketua fraksi di DPR yang sengaja mengamankan penggelembungan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pernyataan Dipo ini pun dinilai sebagai pengalihan isu di saat Istana tengah digempur isu miring.

"Pihak Istana sangat rajin melempar isu panas ke Parlemen. Sepertinya ada yang paham polanya kalau pemberitaan Parlemen itu sensitif. Saya menduga ini adalah pola pengalihan isu yang mungkin sedang mengganggu Istana," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq, Selasa (13/11/2012), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Mahfudz mencontohkan, pernyataan Dipo ini keluar setelah ramai isu soal pemberian grasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap gembong narkoba bernama Ola.

"Yah ini, kan, bikin sibuk Istana, apalagi dengan pernyataan Pak Mahfud MD. Saya yakin ada pihak-pihak yang memahami pola ini sehingga dipakai betul. Setiap ada isu, muncul kasus ke DPR," kata Mahfudz.

Ia pun berharap agar Dipo tidak berbicara sembarangan dan memiliki bukti-bukti kuat. Mahfudz pun mendesak  Dipo agar melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengaku menerima banyak laporan dari pegawai negeri sipil (PNS) di kementerian terkait praktik kongkalikong untuk menggerus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Laporan itu masuk pasca-surat edaran Sekretaris Kabinet nomor 542 terkait pencegahan praktik kongkalikong anggaran di instansi pemerintah. Dipo menyebut ada partai politik koalisi pemerintah yang menyusupkan kadernya di suatu kementerian.

Kader yang mendapat jabatan struktural hingga staf khusus menteri itu, kata dia, bertugas mengatur berbagai proyek dengan dana APBN untuk kepentingan partai. Mereka merekayasa proyek agar perusahaan tertentu menang tender. Setoran dari para perusahaan pemenang tender, kata dia, bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Kalau semua setoran dikumpulkan, besarnya bisa mencapai ratusan miliar rupiah dalam satu tahun.

Dipo juga menyebut ada ketua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat yang bertugas menciptakan program atau kegiatan serta mengamankan alokasi anggaran yang sudah digelembungkan agar disetujui DPR. Pengelembungan sudah terjadi ketika penyusunan anggaran di kementerian. Semua penjelasan Dipo itu mengacu pada laporan PNS. Dia menyebut laporan yang masuk disertai bukti-bukti. Tak disebutkan apakah sudah ada klarifikasi terkait bukti-bukti itu.

Dipo juga tak mau menyebut nama parpol, nama-nama kader parpol, nama kementerian, serta proyek yang dimaksud.