JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR bidang hukum, Eva Kusuma Sundari menilai, rencana renovasi ruang kerja yang dijatahi anggarannya setiap anggota dewan Rp 50 juta sangat tidak masuk akal. Ia pun mempertanyakan transparansi Sekretariat Jenderal DPR yang selama ini tertutup dan jalan sendiri tanpa pertimbangan dari fraksi-fraksi.
"Aku itu nggak tahu ada renovasi ini itu. Sudah capek aku minta Setjen atau BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) supaya membagikan rancangan anggarannya tiap tahun ke setiap anggota dewan. Jadi kami itu buta sekali soal proyek Sekjen mana saja yang disetujui," ujar Eva, Sabtu (10/11/2012), di Jakarta.
Selama ini, lanjut Eva, anggota dewan biasanya terkaget-kaget setelah reses mendapati ruangannya sudah diganti macam-macam. Padahal, belum tentu itu atas keinginan anggota Dewan yang bersangkutan.
"Kami suka kaget, tiba-tiba masuk kantor, lho ini sudah diganti macam-macam," ucap Eva.
Lebih lanjut, Eva mengatakan, proyek renovasi ruang kerja memang perlu dilakukan. Eva menjelaskan, proporsi antara ruang kerja pribadi berukuran 8 x 6 meter dengan ruang kerja staf ahli tak seimbang. Eva menilai, ruang kerja pribadinya terlalu luas.
"Staf ahli seharusnya dapat ruang lebih besar karena berjumlah lebih dari dua orang. Kalau buat saya, tidak usah besar-besar, staf ahli yang perlu ruangan," ucap Eva lagi. Eva mengaku sudah mengutarakan hal ini ke Setjen DPR, tetapi tidak pernah digubris.
Akhirnya, Eva melakukan renovasi dengan melebarkan ruangan staf ahli dengan mengambil beberapa meter ruangannya sendiri memakai kocek pribadi. "Untuk memundurkan sekat itu, habisnya Rp 10 juta. Jadi kalau dianggar Rp 50 juta, rasanya berlebihan," kata Eva.
Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengkritisi tiga proyek pengerjaan di Dewan Perwakilan Rakyat yang proses lelangnya dilakukan akhir tahun ini. Tiga proyek tersebut adalah pergantian pagar batas Gedung DPR dengan Taman Ria sekitar Rp 1 miliar, proyek renovasi toilet Gedung Nusantara I DPR sekitar Rp 1,4 miliar, serta perbaikan ruang kerja anggota di Gedung Nusantara I DPR dengan nilai proyek sekitar Rp 6,2 miliar.
Proyek miliaran itu dinilai tidak sesuai jika melihat kondisi masyarakat saat ini yang masih didera kemiskinan. Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretaris Jenderal DPR Erry S Achyar membenarkan adanya rencana itu.
"Untuk tahun ini ada 192 ruang kerja di Nusantara I yang akan diperbaiki. Itu ruang kerja anggota dan ruang komisi. Satu ruangan diberikan maksimal Rp 50 juta, terserah mereka mau perbaiki mana saja," ujar Erry, saat dijumpai Selasa (6/11/2012), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Menurut Erry, anggaran renovasi itu tidak terlalu besar jika dibandingkan kebutuhan yang diperlukan anggota Dewan. Selama ini, Erry mengaku mendapat keluhan anggota dewan akan ruang kerja dan toilet yang kondisinya tidak lagi prima. Ia mencontohkan anggaran renovasi itu digunakan untuk mengganti keramik dengan parquet.
"Lalu ada pergantian interior, wallpaper yang diganti karena ada kebocoran air atau dindingnya yang sudah rusak karena terkena matahari lalu pergantian partisi," ujarnya.
Baca juga:
Ruhut Ingin Ruang Kerja Mewah seperti Badan Anggaran
Kenapa Lelang Renovasi DPR Dilakukan Akhir Tahun?
Anggaran Miliaran, Seberapa Rusak Ruang Kerja dan Toilet DPR?
Renovasi Ruangan, Anggota DPR "Dijatah" Rp 50 Juta
Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
DPR "Sibuk" Renovasi