Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan: Gelar Pahlawan untuk Soekarno Bukan Jasa SBY

Kompas.com - 06/11/2012, 20:00 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden dan Wakil Presiden pertama RI Soekarno dan Mohammad Hatta akan mendapat gelar Pahlawan Nasional pada Rabu (7/11/2012). Namun Puan Maharani mengingatkan, gelar Pahlawan Nasional untuk kakeknya bukan jasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Puan, pemerintah melalui keputusan kolektif memberikan gelar Pahlawan Nasional pada Bung Karno dipicu oleh inisiatif masyarakat, bukan Presiden.

"Tentu saja keluarga menghargai dan mengapresiasi, bukan hanya kepada Pak SBY-nya tetapi kepada pemerintah karena gelar Pahlawan Nasional bukan diberikan Presiden kepada Bung Karno," kata Puan di kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (6/11/2012).

Puan mengatakan, pemberian gelar Pahlawan Nasional pada Proklamator Kemerdekaan Indonesia itu tidak subyektif. Sebab, sudah sepantasnya Bung Karno dan Bung Hatta mendapat gelar pahlawan nasional.

Seharusnya, menurut pandangan Puan, pemberian gelar kedua pendiri bangsa itu sudah disematkan sejak lama, bukan pada Rabu (7/11/2012) besok.

"Pemikiran anak bangsa harus tetap dikenang, bukan hanya keburukannnya tapi juga kebaikan dan jasanya. Apalagi Bung Karno sebagai Proklamator Kemerdekaan bangsa yang banyak berjasa pada bangsa ini," ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah menganugerahi Proklamator Republik Indonesia Soekarno dan Mohammad Hatta, sebagai pahlawan nasional. Penganugerahan gelar pahlawan nasional akan diberikan Presiden SBY kepada keluarga Bung Karno dan Bung Hatta, Rabu (7/11/2012), di Istana Negara.

"Kami tadi melaporkan kepada Presiden hasil sidang Dewan Gelar dan Kehormatan. Besok akan dilakukan penganugerahan gelar pahawan nasional kepada Ir Soekarno dan Mohammad Hatta. Keppres akan segera ditandatangani sore ini dan besok akan dilakukan penganugerahan pukul 11.00 di Istana Negara," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto yang juga Ketua Dewan Gelar dan Kehormatan.

Djoko tidak menyebutkan alasan pemberian gelar pahlawan itu, termasuk mengapa baru diberikan sekarang.

"Alasan mengapa akan disampaikan Presiden sendiri. Saya tidak akan banyak membahas mengenai hal itu," kata Djoko.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

    Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

    Nasional
    Mensos Risma: Belum Semua Warga di Zona Merah Gunung Marapi Bersedia Direlokasi

    Mensos Risma: Belum Semua Warga di Zona Merah Gunung Marapi Bersedia Direlokasi

    Nasional
    Pengamat Nilai Ahok Sulit Menang jika Maju pada Pilkada, Ini Alasannya

    Pengamat Nilai Ahok Sulit Menang jika Maju pada Pilkada, Ini Alasannya

    Nasional
    Jadi Perantara Kebaikan, Dompet Dhuafa Siap Terima Hibah dari NAMA Foundation untuk Kaum Dhuafa

    Jadi Perantara Kebaikan, Dompet Dhuafa Siap Terima Hibah dari NAMA Foundation untuk Kaum Dhuafa

    Nasional
    Kemenkes: Waspadai MERS-CoV, Jemaah Haji Mesti Hindari Kontak dengan Unta

    Kemenkes: Waspadai MERS-CoV, Jemaah Haji Mesti Hindari Kontak dengan Unta

    Nasional
    Bocorkan Duet Khofifah-Emil pada Pilkada, Airlangga: Semua Akan Positif...

    Bocorkan Duet Khofifah-Emil pada Pilkada, Airlangga: Semua Akan Positif...

    Nasional
    Airlangga Bertemu Khofifah Malam Ini, Bahas soal Emil Dardak pada Pilkada Jatim

    Airlangga Bertemu Khofifah Malam Ini, Bahas soal Emil Dardak pada Pilkada Jatim

    Nasional
    Prabowo Sebut Punya Gaya Kepemimpinan Sendiri, PDI-P: Kita Berharap Lebih Baik

    Prabowo Sebut Punya Gaya Kepemimpinan Sendiri, PDI-P: Kita Berharap Lebih Baik

    Nasional
    RUU Penyiaran Larang Jurnalisme Investigasi, PDI-P: Akibat Ketakutan yang Berlebihan

    RUU Penyiaran Larang Jurnalisme Investigasi, PDI-P: Akibat Ketakutan yang Berlebihan

    Nasional
    Prabowo Ingin Jadi Diri Sendiri Saat Memerintah, PDI-P: Kita Akan Melihat Nanti

    Prabowo Ingin Jadi Diri Sendiri Saat Memerintah, PDI-P: Kita Akan Melihat Nanti

    Nasional
    Sepanjang 2023, Pertamina Hulu Rokan Jadi Penghasil Migas Nomor 1 Indonesia

    Sepanjang 2023, Pertamina Hulu Rokan Jadi Penghasil Migas Nomor 1 Indonesia

    Nasional
    Djarot dan Risma Dinilai Lebih Berpotensi Diusung PDI-P pada Pilkada DKI 2024 ketimbang Ahok

    Djarot dan Risma Dinilai Lebih Berpotensi Diusung PDI-P pada Pilkada DKI 2024 ketimbang Ahok

    Nasional
    Polri Pastikan Kasus Pembunuhan 'Vina Cirebon' Masih Berjalan, Ditangani Polda Jawa Barat

    Polri Pastikan Kasus Pembunuhan "Vina Cirebon" Masih Berjalan, Ditangani Polda Jawa Barat

    Nasional
    KPK Dalami Gugatan Sengketa Lahan di MA

    KPK Dalami Gugatan Sengketa Lahan di MA

    Nasional
    KPK Duga Tahanan Korupsi Setor Uang Pungli ke Rekening Orang Dekat Eks Karutan Achmad Fauzi

    KPK Duga Tahanan Korupsi Setor Uang Pungli ke Rekening Orang Dekat Eks Karutan Achmad Fauzi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com