Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan: Gelar Pahlawan untuk Soekarno Bukan Jasa SBY

Kompas.com - 06/11/2012, 20:00 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden dan Wakil Presiden pertama RI Soekarno dan Mohammad Hatta akan mendapat gelar Pahlawan Nasional pada Rabu (7/11/2012). Namun Puan Maharani mengingatkan, gelar Pahlawan Nasional untuk kakeknya bukan jasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Puan, pemerintah melalui keputusan kolektif memberikan gelar Pahlawan Nasional pada Bung Karno dipicu oleh inisiatif masyarakat, bukan Presiden.

"Tentu saja keluarga menghargai dan mengapresiasi, bukan hanya kepada Pak SBY-nya tetapi kepada pemerintah karena gelar Pahlawan Nasional bukan diberikan Presiden kepada Bung Karno," kata Puan di kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (6/11/2012).

Puan mengatakan, pemberian gelar Pahlawan Nasional pada Proklamator Kemerdekaan Indonesia itu tidak subyektif. Sebab, sudah sepantasnya Bung Karno dan Bung Hatta mendapat gelar pahlawan nasional.

Seharusnya, menurut pandangan Puan, pemberian gelar kedua pendiri bangsa itu sudah disematkan sejak lama, bukan pada Rabu (7/11/2012) besok.

"Pemikiran anak bangsa harus tetap dikenang, bukan hanya keburukannnya tapi juga kebaikan dan jasanya. Apalagi Bung Karno sebagai Proklamator Kemerdekaan bangsa yang banyak berjasa pada bangsa ini," ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah menganugerahi Proklamator Republik Indonesia Soekarno dan Mohammad Hatta, sebagai pahlawan nasional. Penganugerahan gelar pahlawan nasional akan diberikan Presiden SBY kepada keluarga Bung Karno dan Bung Hatta, Rabu (7/11/2012), di Istana Negara.

"Kami tadi melaporkan kepada Presiden hasil sidang Dewan Gelar dan Kehormatan. Besok akan dilakukan penganugerahan gelar pahawan nasional kepada Ir Soekarno dan Mohammad Hatta. Keppres akan segera ditandatangani sore ini dan besok akan dilakukan penganugerahan pukul 11.00 di Istana Negara," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto yang juga Ketua Dewan Gelar dan Kehormatan.

Djoko tidak menyebutkan alasan pemberian gelar pahlawan itu, termasuk mengapa baru diberikan sekarang.

"Alasan mengapa akan disampaikan Presiden sendiri. Saya tidak akan banyak membahas mengenai hal itu," kata Djoko.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com