Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P: Laporan Dahlan Harus Didukung Data Akurat

Kompas.com - 06/11/2012, 18:29 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, laporan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan ke Badan Kehormatan (BK) DPR merupakan bentuk iktikad baik. Namun, ia meminta laporan itu didukung data akurat agar BK dapat segera mengumumkannya kepada masyarakat.

"Dari laporan yang akurat, BK bisa sampaikan klarifikasi terbuka menyangkut (anggota Dewan pemeras BUMN) namanya siapa, komisi berapa, peras BUMN mana, dan pertimbangannya apa. Itu penting menyangkut kelembagaan DPR dan pemerintah," kata Tjahjo di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Selasa (6/11/2012).

Tjahjo menambahkan, fungsi DPR adalah mengawasi kinerja pemerintah, termasuk BUMN. Oleh sebab itu, ia yakin bahwa pemerasan terjadi di antara dua pihak tersebut. Peran pemerintah dan DPR adalah saling melengkapi satu sama lain. Hal itu sesuai dengan konstitusi bahwa pemerintah ataupun DPR tidak dapat berdiri sendiri.

"Jadi (pemerintah dan DPR) tidak dapat dipisahkan, apakah ada deal atau tidak, jangan sampai menimbulkan fitnah. Harus diungkap dengan baik," ujarnya.

Ia mengatakan, PDI-P telah meminta DPR untuk memberi kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit semua BUMN. Audit tersebut meliputi pemeriksaan keuangan BUMN yang pernah diperas menjelang pemilu atau pilpres. Kewenangan itu juga meliputi audit akan adanya indikasi diperas atau dimintai sesuatu.

"Saya kira harus dibuka dengan baik (pemerasan BUMN). Kalau bukti kuat, segera lapor ke KPK," kata Tjahjo.

Meski telah menyebutkan bahwa ada sekitar sepuluh anggota DPR yang diduga memeras BUMN, Dahlan hanya melaporkan dua anggota DPR ke BK DPR. Ia juga tak mau mengungkap kepada publik mengenai identitas dua orang yang ia laporkan ke BK. Informasi yang beredar di kalangan wartawan, salah satu yang dilaporkan Dahlan bernama Sumaryoto. Anggota BK dari Fraksi PPP, Usman Jafar, ketika dikonfirmasi membenarkan.

Baca juga:
Disebut Peras BUMN, Sumaryoto Merasa Difitnah
Dahlan: Biar DPR yang Mengumumkan
'Serangan' Dahlan Heboh Kayak Halilintar, Ternyata...
Idris Laena Siap Hadapi Dahlan Iskan
PDI-P Sebut Dahlan Kampungan
Politisi Pemeras BUMN Berinisial S dan IL
Ada Anggota DPR yang Minta 2.000 Ton Gula!

Baca juga berita terkait dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

    Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

    Nasional
    Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas 'Montblanc' Isi Uang Tunai dan Sepeda 'Yeti'

    Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas "Montblanc" Isi Uang Tunai dan Sepeda "Yeti"

    Nasional
    Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

    Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

    Nasional
    Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

    Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

    Nasional
    Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

    Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

    Nasional
    Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

    Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

    Nasional
    Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

    Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

    Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

    Nasional
    Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

    Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

    Nasional
    Penambahan Jumlah Kementerian dan Hak Prerogatif Presiden

    Penambahan Jumlah Kementerian dan Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Saat Anies 'Dipalak' Bocil yang Minta Lapangan Bola di Muara Baru...

    Saat Anies "Dipalak" Bocil yang Minta Lapangan Bola di Muara Baru...

    Nasional
    Anies Kini Blak-blakan Serius Maju Pilkada Jakarta, Siapa Mau Dukung?

    Anies Kini Blak-blakan Serius Maju Pilkada Jakarta, Siapa Mau Dukung?

    Nasional
    Persoalkan Penetapan Tersangka, Gus Muhdlor Kembali Gugat KPK

    Persoalkan Penetapan Tersangka, Gus Muhdlor Kembali Gugat KPK

    Nasional
    Kepada Warga Jakarta, Anies: Rindu Saya, Enggak? Saya Juga Kangen, Pengin Balik ke Sini...

    Kepada Warga Jakarta, Anies: Rindu Saya, Enggak? Saya Juga Kangen, Pengin Balik ke Sini...

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Titip 4 Nama ke Kabinet Prabowo | Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Titip 4 Nama ke Kabinet Prabowo | Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com