Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Belum Ada "Pinangan" dari Golkar

Kompas.com - 21/10/2012, 14:57 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan, hingga saat ini belum ada "pinangan" secara resmi yang diajukan Partai Golkar untuk berkoalisi mengusung calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu Presiden 2014. Pernyataan Saan ini merespons pernyataan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso yang mengatakan bahwa partainya tertarik untuk "meminang" calon wakil presiden dari keluarga Sarwo Edhie Wibowo, yaitu istri Presiden SBY Ani Yudhoyono dan Kepala Staf TNI AD Jenderal Pramono Edhie. Dua kandidat ini dipertimbangkan sebagai pendamping Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang telah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden.

"Belum ada undangan resmi dari Golkar, itu kan hanya statement saja dan kita juga belum tahu apakah itu pernyataan resmi dari Golkar," ujar Saan di Hotel Santika, Jakarta, Minggu (21/10/2012).

Saan mengatakan, partainya belum menentukan langkah terkait Pilpres 2014. Demokrat, katanya, baru akan membahas hal tersebut pertengahan 2013. Meski demikian, Demokrat mengapresiasi wacana yang dilontarkan Golkar. 

"Tentang keinginan Golkar menggaet kader Demokrat tentu hak Golkar, dan kami menghargai mereka mau meminang, tapi demokrat belum membicarakan mengenai hal tersebut," tegasnya.

Sebelumnya, Partai Golongan Karya (Golkar) berminat meminang Ibu Negara Ny Ani Yudhoyono dan KASAD Jenderal Pramono Edhi Wibowo sebagai calon wakil presiden (cawapres). Kedua tokoh tersebut merupakan bagian dari keluarga besar Sarwo Edhie Wibowo.

"(Cawapres Golkar) bisa dari nama-nama yang selama ini beredar. Bisa KASAD (Pramono Edi Wibowo). Kemudian boleh jadi mungkin Ibu Ani Yudhoyono," kata Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso di kantor DPP Golkar, Jakarta, Sabtu (20/10/2012).

Priyo mengatakan, Golkar belum memutuskan nama calon yang definitif menjadi pendamping Ical. Selain keluarga Sarwo Edhie, Golkar juga mempertimbangkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com