Anggaran Perlindungan TKW Masih "Setengah Hati"

JAKARTA, KOMPAS.com — Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai, anggaran yang dialokasikan untuk perlindungan tenaga kerja wanita (TKW) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013 masih minim. Peneliti Fitra, Salbiah, mengatakan, negara masih setengah hati mengalokasikan anggaran untuk perlindungan perempuan dan anak.

"Alokasi yang ada di beberapa kementerian terkesan hanya asal ada dananya dan hanya sekadar memenuhi kewajiban tanpa melihat proporsi," kata Salbiah dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (23/9/2012).

Menurut dia, minimnya anggaran perlindungan TKW di luar negeri dapat dilihat dari anggaran di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) serta di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Data yang diperoleh Fitra menyebutkan, alokasi Kemenakertrans untuk kegiatan pembinaan, penempatan, dan perlindungan TKI di luar negeri hanya sebesar Rp 60 miliar atau 1,3 persen dari total angggaran di kementerian tersebut. Itupun, tutur Salbiah, tidak semuanya digunakan untuk perlidungan TKI yang mayoritas perempuan itu.

Alokasi anggaran yang digunakan untuk perlindungan TKI, menurutnya, hanya Rp 4,97 miliar. Sisanya, kata Salbiah, dipakai untuk membiayai kegiatan atase ketenagakerjaan.

Hal serupa terjadi dalam penganggaran RAPBN 2013 untuk BNP2TKI. Dari total anggaran Rp 392,7 miliar untuk BNP2TKI, hanya Rp 6,8 miliar yang dialokasikan untuk mediasi dan advokasi kasus-kasus TKI.

"Dengan demikian, wajar jika selama ini mediasi dan advokasi terhadap kasus-kasus TKI di luar negeri selalu berakhir dengan kekalahan di pihak TKI atau menguap begitu saja," ujar Salbiah.

Sebagai gambaran, selama Januari hingga Mei 2012, BNP2TKI menerima laporan 31.415 kasus terkait TKI di luar negeri. Dari jumlah tersebut, masih ada 77 persen yang belum diselesaikan.