Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Realisasikan Gedung Baru KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Poengky Indarti mengatakan, untuk mencegah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan rumah tahanan militer ada baiknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera merealisasikan gedung baru untuk KPK.

"Koalisi Masyarakat Sipil mendesak DPR agar segera menyetujui anggaran untuk pembangunan gedung KPK yang baru," ungkapnya di Kantor Imparsial, Jakarta Timur, Selasa(19/9/2012).

Kami memahami kondisi KPK yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana. Namun tidak dibenarkan jika dengan alasan keterbatasan tersebut, KPK mengambil jalan pintas dengan kerja sama KPK dan TNI.

"KPK seharusnya bisa bekerjasama dengan Kejaksaan, Kepolisian dan Lembaga Permasyarakatan," paparnya.

Jika memaksakan menggunakan rutan milik TNI, sambung Poengky, langkah KPK berlawanan dengan semangat untuk melakukan reformasi peradilan militer sebagaimana telah dimandatkan UU TNI.

Seperti diberitakan, KPK menggandeng TNI untuk menitipkan para tahanannya di rumah tahanan milik TNI. KPK melakukan penandatanganan MoU dengan TNI untuk melakukan terobosan dalam pemberantasan korupsi. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Ketua KPK Abraham Samad di Mabes TNI di Cilangkap Jakarta, Kamis (13/9).