Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Operasi Hujan Buatan di Tiga Provinsi

Kompas.com - 11/09/2012, 14:31 WIB
Imam Prihadiyoko

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -  Untuk mendukung pelaksanaan PON di Riau, Badan Nasional Penangggulangan Bencana melakukan pemboman air dari udara dengan mengoperasikan dua helikopter selama 20 hari kerja. Dana untuk pemboman air tersebut mencapai Rp 3,28 milyar.

Selain Riau, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga melakukan operasi hujan buatan di Provinsi Jambi, dan Kalimantan Tengah. Hal ini disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Selasa (11/9/2012).

Pembuatan hujan buatan ini dilakukan BNPB bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Sedangkan untuk pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian, sedangkan BNPB memberi dukungan.

Mengingat kebakaran lahan dan hutan meningkat di Jambi, BNPB menambah operasional hujan buatan sejak 7 September 2012 dengan satu pesawat Cassa 212-200 dari TNI AD. Operasi hujan buatan di Jambi akan dilakukan selama 30 hari kerja.Dana untuk hujan buatan di Jambi dialokasikan Rp 3,42 miliar. Sehingga total untuk hujan buatan mengatasi kebakaran lahan dan hutan tersebut BNPB mengeluarkan Rp 15,88 miliar yang diambilkan dari pos dana siap pakai BNPB.

Di Riau dan Kalimantan Tengah dilakukan operasi 40 hari kerja. Di Riau dilakukan sejak 12 Agustus 2012, sedangkan di Kalimantan Tengah dilakukan sejak 27 Agustus 2012. Masing-masing lokasi dikerahkan satu pesawat Cassa 212-200, dimana di Riau menggunakan pesawat dari BPPT dan di Kalteng dengan pesawat dari Skuadron 4 TNI AU Abdulrahman Saleh. BNPB mengalokasikan dana Rp 9,18 miliar.

Kemarau panjang seringkali menimbulkan kebakaran hutan. Sutopo mengungkapkan, berdasarkan pantauan satelit NOAA titik hotspot terdeteksi di beberapa tempat, seperti Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Selatan dan sebagainya. Bahkan, sejak 1 Januari 2012 hingga saat ini jumlah hotspot yang terpantau di Indonesia mencapai 22.730 titik.

"Rata-rata per tahun sekitar 71 persen hotspot terdeteksi di luar kawasan hutan. Kementerian Kehutanan memperkirakan jumlah hotspot pada tahun 2012 sebanyak 30.150 titik, dimana puncaknya terjadi selama bulan Agustus dan September," ujarnya di Jakarta.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com