Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siti Fadilah Jadi Saksi di Sidang Korupsi Alkes

Kompas.com - 26/04/2012, 14:49 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Kesehatan RI (Menkes) Siti Fadilah Supari menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) tahun anggaran 2005, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (26/4/2012).

Ia menjadi saksi untuk terdakwa Mulya Hasjmy, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek itu. 

Siti datang ke Pengadilan Tipikor sekitar pukul 13.00 WIB. Sebelumnya, kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan Siti dijadwalkan hadir dalam sidang pada pukul 10.30 WIB.

Dalam jumpa pers di kediamannya kemarin, Siti juga menyatakan siap memberikan kesaksian di sidang.

"Saya akan bersaksi nanti. Kasusnya apa saya enggak hafal. Dari pak Mulya ini lah keluar, seolah-olah yang menyuruh (penunjukkan PT Indofarma Tbk) adalah saya dalam proyek itu," kata Siti di Jakarta.

Saat menjalankan proyek itu Hasjmy juga menjabat sebagai Kepala Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan RI. Nama Siti ikut disebut terlibat dalam proyek, saat Hasjmy memberikan kesaksian di pengadilan tindak pidana korupsi, 12 April 2012 lalu untuk sidang terdakwa dari PT Indofarma, M. Naguin.

Hasjmy mengaku Siti yang menyuruhnya untuk memilih PT Indofarma sebagai rekanan dalam proyek setelah Siti dilobi oleh empat orang dari perusahaan tersebut. Meski beberapa kali namanya disebut Hasjmy, Siti membantah mengenal anak buahnya itu dan membantah adanya lobi dengan Indofarma.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Nasional
    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Nasional
    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    Nasional
    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com