Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesawat Kepresidenan Dipakai 35 Tahun?

Kompas.com - 14/02/2012, 20:05 WIB
Yunanto Wiji Utomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia telah memutuskan membeli pesawat kepresidenan jenis 737-800 Boeing Business Jet 2. Pesawat tersebut dibeli dengan harga 91,2 juta dollar AS atau sekitar Rp 820 miliar. Pesawat direncanakan akan tiba di Tanah Air pada Agustus 2013.

Pemerintah berdalih pembelian pesawat lebih efisien dari penyewaan pesawat komersial seperti yang dilakukan selama ini kepada Garuda Indonesia. Total efisiensi selama 35 tahun ditaksir mencapai 388,5 juta dollar AS. Benarkah demikian?

Pengamat penerbangan Dudi Sudibyo tidak sependapat dengan alasan pemerintah bahwa pembelian pesawat bisa menghemat anggaran sampai 35 tahun. Menurutnya, alasan tersebut tidak tepat.

"Katanya  menghemat penggunaan selama 35 tahun. Bukankah itu benturan dengan peraturan pemerintah bahwa pesawat yang boleh beroperasi di Indonesia batas usianya 25 tahun?" ujarnya lewat pesan singkat kepada Kompas.com, Selasa (14/2/2012). Dudi bersama sejumlah koleganya saat ini tengah menghadiri Singapore Airshow.

Menurut Dudi, penggunaan pesawat untuk presiden hingga batas usia 35 tahun terlalu lama dan tidak aman. "Sebaiknya, menurut saya, untuk presiden RI, 10 tahun atau maksimal 15 tahun," ujarnya.

Menurut Dudi, pilihan untuk menyewa pesawat kepada Garuda Indonesia seperti yang selama ini dilakukan lebih tepat. Pembelian pesawat kepresidenan dinilainya belum mendesak. Apalagi kalau hanya untuk kebutuhan perjalanan ke luar negeri.

"Lebih baik sewa seperti sekarang kepada Garuda Indonesia yang BUMN. Uang sewanya, kan, kembali ke pemerintah lagi," kata Dudi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com