Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramida, Atlantis, dan Jati Diri Bangsa

Kompas.com - 10/02/2012, 06:35 WIB

Daud Aris Tanudirjo, Pengajar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada

 


Perdebatan tentang ”piramida Sadahurip” memasuki babak baru. Tak kurang dari 200 ilmuwan dan tokoh masyarakat berkumpul di Sekretariat Negara untuk menghadiri gelar penjelasan tentang ”bangunan bersejarah di Gunung Sadahurip, Garut, dan Gunung Padang, Cianjur”, Selasa, 7 Februari lalu.

Acara yang diselenggarakan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana ini adalah fenomena menarik. Kontroversi ada tidaknya piramida buatan manusia di bawah Sadahurip yang semula hanya berada di ranah publik dan ”akademis” rupanya kini telah dibawa masuk ke ranah politik, terutama politik identitas.

Hal ini dapat terjadi ketika konstruksi pengetahuan akademis diharapkan dapat dipakai sebagai legitimasi jati diri dari suatu komunitas atau rezim. Secara akademis, wacana ”piramida Sadahurip” sebenarnya bukan masalah besar. Kontroversi dapat segera mendapat penjelasan jika pemerintah mau memfasilitasi kerja multidisiplin. Dengan melibatkan pakar kompeten dan dukungan teknologi memadai, hanya dalam beberapa bulan kepastian tentang keberadaan piramida itu dapat diperoleh.

Masalahnya justru menjadi panjang ketika politik identitas mulai ikut mewarnai wacana ini. Politik identitas Temuan ”piramida” yang dikatakan mirip Piramida Giza di Mesir tetapi lebih tua itu (6.000 tahun lalu) diharapkan dapat membuktikan tingginya peradaban ”Indonesia” jauh sebelum ada peradaban lain di muka bumi ini. Dengan begitu, temuan ”piramida” ini akan mengangkat citra jati diri bangsa ini. Harapan ini menjadi cocok ketika .........(selengkapnya baca Harian Kompas, Jumat 10 Februari 2012, halaman 7)

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com