Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Asvi: Pindahkan Makam Tan Malaka ke Kalibata

Kompas.com - 09/01/2012, 14:04 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta untuk segera memindahkan makam tokoh revolusioner beraliran kiri Tan Malaka yang diduga berada di desa Selopanggung, Kediri, Jawa Timur ke TMP Kalibata. Lokasi itu ditemukan setelah Sejarawan Harry A Poeze melakukan penelitian selama 46 tahun.

Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Marwan Adam mengatakan, dari sisi historis perjalanan Tan Malaka kini sudah selesai. Menurutnya, penelitian Harry Poeze telah membuktikan bahwa salah satu tokoh penggagas konsep Republik Indonesia itu memang ditembak mati, pelakunya siapa dan akhir hayatnya di mana.

"Bahkan Soekarno sudah menetapkan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional pada 23 Maret 1963. Jadi sangat ironis bila Tan Malaka yang sudah diangkat sebagai pahlawan di negara ini, tidak dipastikan makamnya, padahal lokasinya sudah diketahui," ujar sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Asvi Warman Adam, di Jakarta, Senin (9/1/2011).

Menurut Asvi, penggalian makam tokoh nasional ini bukan yang pertama. Ia mencontohkan, pada 1975, Sekretaris Jenderal Departemen Sosial Rusiah Sardjono pernah melakukan penggalian di pertambangan Bayah, Banten, untuk menemukan jenazah Komandan PETA yang berontak terhadap Jepang, Supriadi.

"Dan dari hasil forensik secara jelas juga menunjukan ketidakcocokkan kerangka jenazah dengan ciri-ciri yang disebutkan keluarga. Namun, Supriadi tetap dijadikan pahlawan nasional," katanya.

Selain itu, ditambahkan Asvi, Oto Iskandar Dinata yang dibunuh dan jenazahnya dibuang ke Pantai Mauk, Tanggerang, pada Desember 1945, pun diperlakukan secara baik oleh pemerintah. Oto diangkat sebagai pahlawan nasional pada 1973. Pemerintah Daerah Jawa Barat kemudian mengambil pasir di Pantai Mauk untuk dijadikan ikon secara simbolik di Lembang.

Menurut Asvi, dalam kasus Tan Malaka ini, pemerintah terkesan lepas tangan. Apalagi, katanya, pemerintah, khususnya Kementerian Sosial sama sekali tidak mengeluarkan dana untuk melakukan penggalian ataupun pengujian tes DNA jenazah yang diduga adalah Tan Malaka.

"Negara ini membutuhkan ikon, atau situs peringatan. Jadi, saya berpandangan, alangkah lebih baik jika sisa-sisa kerangka Tan Malaka dipindahkan ke Makam Kalibata. Ini semua menunjukkan, bahwa sama saja dengan orde baru, bahwa meskipun sudah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional, tapi terkesan Tan Malaka ini tidak diakui sebagai pahlawan," katanya.

Ditambahkan Asvi, alasan Kementerian Sosial bahwa tidak ada anggaran untuk memindahkan makam Tan Malaka tidak bisa dijadikan alasan. Pasalnya, menurut dia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 pasal 33 ayat 6, tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan menyatakan pemegang gelar pahlawan nasional berhak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Utama.

"Jadi saya harapkan Depsos juga agar bisa lebih aktif dalam proses ini semua. Tidak hanya pemindahan makam, tetapi juga proses penggalian makam. Paling tidak Kemensos bisa menanyakan perkembangannya sampai mana. Ini yang kita harapkan, agar negara ini lebih menghargai pahlawannya yang sudah memberikan jasa-jasanya terhadap negara ini," kata Asvi.

Tan Malaka atau Ibrahim Datuk Tan Malaka lahir di Pandan Gadang, Suliki, Sumatera Barat, pada 2 Juni 1897 dan meninggal pada 21 Februari 1949 di Desa Selopanggung. Ayahnya adalah Rasat Bagindo Malano dan ibunya bernama Sinah.

Tan Malaka merupakan salah satu penggagas konsep Republik Indonesia. Ide dan gagasan pemikirannya dapat diketahui melalui tulisan-tulisannya, antara lain Naar de Republiek Indonesia (Menuju Republik Indonesia) tahun 1925 dan Massa Actie yang ditulis tahun 1926. Perantauan pemikirannya ditulis dalam buku Madilog (Materialisme, Dialektika, dan Logika).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com