Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: Spekulasi Tidak Waras

Kompas.com - 09/11/2011, 18:06 WIB
Tomy Trinugroho A.

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (9/11/2011), mengecam keras sejumlah spekulasi di media karena dinilainya sudah keterlaluan. Ia menyebut spekulasi-spekulasi tersebut sebagai sesuatu yang tidak waras.

Ada dua spekulasi yang dikecamnya, yakni spekulasi terkait pertemuannya dengan Direktur Pengelola Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati dan kehadirannya dalam peringatan Hari Ulang Tahun Partai Golkar.

"Saya tidak mendengar langsung, tetapi, konon, di sebuah televisi, dikatakan, kalau itu benar, demikian yang dikatakan kepada saya, itu (pertemuan dengan Sri Mulyani) dalam rangka konspirasi Century. Saya pikir ini ada yang tidak waras," kata Presiden saat memberikan pengantar pada sidang kabinet terbatas membahas Papua di Kantor Presiden, sore tadi.

Sri Mulyani menemui Presiden pada Selasa (8/11/2011). Presiden didampingi sejumlah menteri. Sri Mulyani, mantan Menteri Keuangan, juga didampingi beberapa pejabat Bank Dunia. "Saya tidak ingin isu ini terus berlanjut sampai di generasi mana pun. Mari kita melihatnya dengan jernih. Ada pejabat lembaga internasional datang kepada saya selaku presiden secara terbuka, didampingi orang lain, agenda yang dibahas jelas, tetapi itu langsung dianggap sebagai konspirasi Century. Sekali lagi, itu tidak waras," tegas Presiden.

Spekulasi tidak waras, menurut Presiden, juga muncul ketika dirinya menghadiri perayaan HUT Partai Golkar beberapa waktu lalu. "Ketika saya menghadiri HUT Golkar langsung dihantam karena seolah mendukung Lapindo dalam arti dianggap juga sebagai konspirasi Lapindo. Ini juga tidak waras. Saya sebagai Presiden diundang partai politik yang melaksanakan ulang tahun. Partai politik ini adalah partai koalisi dan saya selalu datang," ujarnya.

Kedatangannya di acara HUT Partai Golkar itu, menurut Presiden, juga sangat terbuka. Pidatonya dapat didengar publik. Kebijakan pemerintah tentang penyelesaian lumpur Sidoarjo sudah jelas. Apa tanggung jawab pemerintah dan apa tanggung jawab serta kewajiban Lapindo. "Mari kita dudukkan segala sesuatu dengan benar," kata Presiden lebih lanjut.

Presiden mengungkapkan, politik dan demokrasi di Indonesia akan lebih sehat, matang, serta berkualitas, sepenuhnya tergantung pada semua pihak: apakah ingin membawa Indonesia ke arah keadaan yang lebih bermartabat atau tidak?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Nasional
KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com