Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komite Etik Idealnya dari Luar KPK

Kompas.com - 02/08/2011, 03:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) Mas Achmad Santosa, mengapresiasi langkah Komite Etik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang ingin merubah komposisi lebih banyak dari pihak luar lembaga tersebut. Ia dimintai pendapatnya mengenai pergantian dua orang pimpinan KPK, yakni Busyro Muqqodas dan Haryono Umar yang digantikan oleh Syafii Ma'arif dan Nono Anwar Makarim dalam komposisi Komite Etik.

"Memang idealnya komposisi itu (Komite Etik KPK) berasal dari luar lembaga antikorupsi selama ini," ujar Mas Achmad seusai menghadiri seminar bertajuk 'Launching Hasil Kerja Lapangan Uji Akses Permintaan Informasi' di Hotel Harris, Jakarta, Senin (1/8/2011).

Mas Achmad menuturkan, selama ini, Komite Etik KPK hanya memiliki dua orang dari luar lembaga yaitu Mardjono Reksodiputro dan Syahruddin Raso. Namun, dia menilai, orang dalam dalam komposisi Komite Etik tersebut juga mempunyai integritas yang cukup bagus.

"Seperti Abdullah Hehamahua itu orangnya sangat kritis terhadap kebijakan kepemimpinan KPK, walaupun dia orang dalam," katanya. Apalagi, lanjut Mas Achmad, ditambah dengan bergabungnya Syafii Maarif dan Nono Anwar Makarim.

Menurutnya, hal tersebut merupakan langkah tepat untuk memberikan kepercayaan masyarakat terhadap perbaikan di tubuh KPK. "Kedua orang itu (Buya dan Nono anwar) juga mempunyai intergritas yang luar biasa. Maka dari itu saya optimis, dengan Komite Etik KPK yang akan menjunjung tinggi kebenaran, menggali fakta, dan menyampaikan rekomendasi bagi penyempurnaan prosedur dan mekanisme KPK agar tidak ada lagi potensi penyalahgunaan wewenang," tukasnya.

Komite Etik dibentuk KPK untuk membuktikan kebenaran tudingan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin terhadap sejumlah unsur pimpinan KPK. Nazaruddin menuding dua orang Wakil Ketua KPK, yakni Chandra M Hamzah dan M Jasin, merekayasa kasusnya.

Awalnya dalam komposisi komite tersebut berasal dari unsur dalam KPK dan luar KPK. Namun, karena desakan dari berbagai pihak yang menginginkan internal komite tersebut bersih dari keterlibatan orang dalam, akhirnya dua pimpinan KPK Busyro Moqqodas, dan Haryono Umar digantikan oleh Buya Syafii Maarif dan Nono Anwar Makarim.

Menurut Ketua Komite Etik Abdullah Hehamahua, hingga saat ini total anggota komite etik terdiri dari tujuh orang. Sebagian di antaranya berasal dari jajaran KPK yakni Bibit Samad Riyanto, Said Zainal Abidin, Abdulah Hehamua. Sedangkan dari unsur eksternal yakni Ahmad Syafii Maarif, Nono Anwar Makarim, Harjono Reksodiputro, dan Syafrudin Rosul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    Nasional
    PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

    PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

    Nasional
    Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

    Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

    BrandzView
    Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

    Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

    Nasional
    Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

    Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com