Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komite Etik Idealnya dari Luar KPK

Kompas.com - 02/08/2011, 03:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) Mas Achmad Santosa, mengapresiasi langkah Komite Etik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang ingin merubah komposisi lebih banyak dari pihak luar lembaga tersebut. Ia dimintai pendapatnya mengenai pergantian dua orang pimpinan KPK, yakni Busyro Muqqodas dan Haryono Umar yang digantikan oleh Syafii Ma'arif dan Nono Anwar Makarim dalam komposisi Komite Etik.

"Memang idealnya komposisi itu (Komite Etik KPK) berasal dari luar lembaga antikorupsi selama ini," ujar Mas Achmad seusai menghadiri seminar bertajuk 'Launching Hasil Kerja Lapangan Uji Akses Permintaan Informasi' di Hotel Harris, Jakarta, Senin (1/8/2011).

Mas Achmad menuturkan, selama ini, Komite Etik KPK hanya memiliki dua orang dari luar lembaga yaitu Mardjono Reksodiputro dan Syahruddin Raso. Namun, dia menilai, orang dalam dalam komposisi Komite Etik tersebut juga mempunyai integritas yang cukup bagus.

"Seperti Abdullah Hehamahua itu orangnya sangat kritis terhadap kebijakan kepemimpinan KPK, walaupun dia orang dalam," katanya. Apalagi, lanjut Mas Achmad, ditambah dengan bergabungnya Syafii Maarif dan Nono Anwar Makarim.

Menurutnya, hal tersebut merupakan langkah tepat untuk memberikan kepercayaan masyarakat terhadap perbaikan di tubuh KPK. "Kedua orang itu (Buya dan Nono anwar) juga mempunyai intergritas yang luar biasa. Maka dari itu saya optimis, dengan Komite Etik KPK yang akan menjunjung tinggi kebenaran, menggali fakta, dan menyampaikan rekomendasi bagi penyempurnaan prosedur dan mekanisme KPK agar tidak ada lagi potensi penyalahgunaan wewenang," tukasnya.

Komite Etik dibentuk KPK untuk membuktikan kebenaran tudingan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin terhadap sejumlah unsur pimpinan KPK. Nazaruddin menuding dua orang Wakil Ketua KPK, yakni Chandra M Hamzah dan M Jasin, merekayasa kasusnya.

Awalnya dalam komposisi komite tersebut berasal dari unsur dalam KPK dan luar KPK. Namun, karena desakan dari berbagai pihak yang menginginkan internal komite tersebut bersih dari keterlibatan orang dalam, akhirnya dua pimpinan KPK Busyro Moqqodas, dan Haryono Umar digantikan oleh Buya Syafii Maarif dan Nono Anwar Makarim.

Menurut Ketua Komite Etik Abdullah Hehamahua, hingga saat ini total anggota komite etik terdiri dari tujuh orang. Sebagian di antaranya berasal dari jajaran KPK yakni Bibit Samad Riyanto, Said Zainal Abidin, Abdulah Hehamua. Sedangkan dari unsur eksternal yakni Ahmad Syafii Maarif, Nono Anwar Makarim, Harjono Reksodiputro, dan Syafrudin Rosul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Nasional
    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Nasional
    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Nasional
    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Nasional
    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Nasional
    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Nasional
    'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

    "Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

    Nasional
    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    Nasional
    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com