Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Reka Ulang Penangkapan Syarifuddin

Kompas.com - 12/07/2011, 13:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (12/7/2011), menggelar reka ulang proses penangkapan Syarifuddin Umar, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nonaktif yang menjadi tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara kepailitan PT Sykcamping Indonesia.

Reka ulang digelar di lokasi penangkapan Syarifuddin yakni di kediamannya di Jalan Sunter Agung Tengah, Jakarta Utara. Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Selasa.

Salah satu kuasa hukum Syarifuddin, Dion Pongkor, mengungkapkan, rekonstruksi itu juga diikuti Puguh Wirawan, seorang kurator yang menjadi tersangka lainnya dalam kasus yang sama. "Ya, akan mereka ulang kronologi penangkapannya," kata Dion.

KPK menangkap Syarifuddin di rumahnya sekitar dua jam setelah diduga menerima  uang senilai Rp 250 juta dari Puguh yang datang ke kediamannya. Puguh menyerahkan uang yang dibawa dengan tas merah tersebut kepada Syarifuddin di rumahnya.

Syarifuddin membantah hal ini. Dia mengaku tidak tahu-menahu soal uang Rp 250 juta yang menurut pihak Puguh merupakan uang terima kasih itu. Sebelumnya, kuasa hukum Puguh, Sheila Salomo, mengungkapkan, uang Rp 250 juta yang diberikan kepada Syarifuddin diambil dari fee yang diterima para kurator karena berhasil menjual aset PT Sykcamping Indonesia (PT SCI) yang dinyatakan pailit sejak 2010.

Para kurator itu, kata Sheila, adalah Puguh, Khairil Poloan, dan Michael Markus Iskandar. Proses penjualan aset PT SCI berupa dua bidang tanah di Bekasi masing-masing senilai Rp 16 miliar dan Rp 19 miliar tersebut harus melalui persetujuan Syarifuddin selaku hakim pengawas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Nasional
    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Nasional
    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    Nasional
    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Nasional
    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Nasional
    Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

    Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

    Nasional
    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

    Nasional
    Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

    Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

    Nasional
    UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

    UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

    Nasional
    Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

    Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

    Nasional
    Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

    Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

    Nasional
    Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

    Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

    Nasional
    Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

    Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

    Nasional
    Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

    Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

    Nasional
    UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

    UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com