Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jengkel, Marzuki Alie Kritik Wartawan!

Kompas.com - 16/06/2011, 16:11 WIB

MALANG, KOMPAS.com — Dalam kondisi didesak oleh puluhan aktivis mahasiswa dari dua organisasi, yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang mewakili ratusan peserta aksi yang menghadangnya, Ketua DPR Marzuki Alie membeberkan semua unek-unek yang menimpanya.

Salah satunya, Marzuki Alie mengungkapkan kejengkelannya terhadap sikap wartawan, baik cetak maupun elektornik, yang setiap hari mangkal di Gedung DPR Jakarta.

Marzuki mengatakan, wartawan yang setiap hari mangkal di DPR banyak yang tak menggunakan etika. "Saya sampaikan yang sebenarnya, wartawan yang ada setiap harinya mangkal di gedung Dewan, sudah tak punya etika lagi," ujarnya.

Marzuki mengaku, dirinya sudah sering memperingatkan wartawan yang sembarangan masuk ke kantor Dewan. "Masuk ruangan sembarangan, tanpa izin, duduknya juga tak sopan, kaki kadang diangkat ke atas kalau duduk," katanya.

Kalau diperingatkan, kata Marzuki, mereka menjawab sudah bertahun-tahun menempati kantor wakil rakyat tersebut. "Pernah saya peringatkan, karena sembarangan masuk ruangan, duduk kakinya di atas, jelas tidak sopan, malah bilang, saya sudah lama mangkal di Dewan," kata Marzuki menirukan perkataan wartawan yang diperingatkannya.

Lebih lanjut, Ketua DPR juga menyampaikan bahwa tak jarang media yang membesar-besarkan persoalan. "Seperti pemberitaan soal kolam renang di gedung Dewan yang baru. Sebenarnya, bukan Dewan yang minta, tetapi Dewan hanya mengusulkan bahwa kalau gedung Dewan dibangun berlantai-lantai, harus ada air di tengah-tengah sebagai antisipasi kalau terjadi kebakaran," paparnya.

Hampir semua perhotelan yang memiliki banyak lantai pasti di tengah-tengah lantai ada air sebagai antisipasi kalau nantinya ada kebakaran di gedung tersebut. "Kalau gedung Dewan akan dibangun banyak lantainya, jelas (air) harus ada. Agar juga bisa dimanfaatkan, juga bisa dijadikan kolam renang. Itu usulan Dewan saat rapat," katanya.

Keesokan harinya, kata Marzuki, semua media Nusantara sudah menulis bahwa Dewan minta kolam renang. "Ini kan sudah tidak benar. Akhirnya, publik menyalahkan saya selaku Ketua DPR. Padahal dalam pembangunan gedung Dewan itu buka inisiatif Dewan, tapi Kementerian PU," katanya.

Lebih lanjut Marzuki berharap media tidak hanya memberitakan hal yang jelek-jelek tentang kinerja Dewan, tapi yang bagus juga harus dipublikasikan. "Mari kita bangun Indonesia itu lebih baik, dengan sistem yang baik. Dukung rencana strategis yang saya rancang tentang sistem kinerja Dewan ke depan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com